12 October 2021, 21:05 WIB

Jadwal Pemilu 2024 Perlu Titik Temu Presiden dan Parpol


Sri Utami | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo bersama pimpinan partai politik diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari kebuntuan penetapan jadwal pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sedianya akan digelar pada 2024.

Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno  saat dihubungi, Selasa (12/10), mengatakan semua partai politik tentu berharap kepastian jadwal pesta demokrasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan titik temu agar dapat menghasilkan keputusan jadwal yang tepat. 

"Kami berharap ada kepastian tentang tanggal pelaksanaan pemilu karena hal ini memengaruhi proses tahapan pemilu yang akan dimulai segera dan juga memengaruhi tanggal Pilkada 2024," ujarnya. 

Menurutnya, jika sesuai dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilu dipastikan 15 Mei 2024, ada usulan atau permohonan pilkada ditunda dari November 2024 menjadi Februari 2025. 

"Jadi kami berharap ada kepastian jika kepastian itu bisa cepat diperoleh dengan cara pertemuan presiden dan parpol, kami sebagai parpol ingin mempercepat proses tahapan pemilu tersebut," tutur Eddy. 

PAN, sambung dia, akan terbuka dengan usulan jadwal terlebih partai berlambang matahari terbit tersebut sudah menjadi partai koalisi pemerintahan. "Kami terbuka dan kami ingin sekali dialog itu agar ada kepastian pelaksanaan pemilu," tukasnya. 

Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Pandjaitan menilai mencari jalan keluar dari kebuntuan menetapkan jadwal pemilu 2024 merupakan tugas bersama. Dengan demikian partai politik bersama Presiden Joko Widodo dapat melakukan rembuk bersama.

"Negara ini negara kita semua, kita urus bersama. Pertemuan dengan  presiden sebagai kepala negara tentu baik dan bijak. Duduk bersama, rembuk bersama," terangnya. 

Sebelumnya, Gerindra, PPP, dan PKS setuju dengan usulan agar Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan partai politik guna membahas jadwal pemungutan suara Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hingga saat ini, partai politik, KPU serta pemerintah masih memiliki opsi masing-masing, sehingga belum ada kesepakatan bulat.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yakin pertemuan antara Presiden Jokowi dengan parpol bisa menjembatani perbedaan pandangan yang ada. (P-2)

BERITA TERKAIT