28 September 2021, 18:58 WIB

Penetapan Pemilu 15 Mei Dinilai Sepihak oleh PKB


Putra Ananda | Politik dan Hukum

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai penetapan hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 15 Mei sebagai usul yang subjektif dari pemerintah. Wakil ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali keputusan pelaksanaan hari pemungtan suara Pemilu 2024. 

"Agar tidak terkesan subyektif memutuskan tahapan dan jadwal pemilu dari hitung-hitungan kepentingan kekuasaan semata. Ingat, pemilu itu harus dipahami hajatnya rakyat yang memegang kedaulatan atas NKRI ini. Pemilu bukanlah hajatnya pemerintah. Pemerintah hanya fasilitator," ungkap Luqman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/9). 

Baca juga: Gobel: Pelabuhan Anggrek akan Jadi Lokomotif Kemajuan Gorontalo

Luqman meyarankan agar pemerintah meminta masukan, pendapat dan pertimbangan ahli-ahli Pemilu, ahli cuaca, ahli kesehatan, NGO pemilu, pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat sebelum menentukan hari pencoblosan Pemilu 2024. 

Penetapan hari pemilu pada 15 Mei berpotensi menganggu proses pendaftaran sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk proses pendaftara pasangan calon kepala darah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Kalau coblosan 15 Mei, kapan hasil pemilu ditetapkan? Kapan pendaftaran sengketa hasil pemilu? Berapa lama MK memutus sengketa hasil pemilu? Kapan tahapan Pilkada, terutama untuk pengajuan berkas persyaratan dukungan bakal calon independen kepala daerah ke KPUD? Kapan kesempatan partai politik dan masyarakat melakukan seleksi bakal calon kepala/wakil kepala daerah? Kapan pendaftaran bakal calon kepala/wakil kepala daerah oleh parpol ke KPUD" tuturnya. 

Luqman menilai, waktu yang pas untuk pendaftaran calon kepala kepala daerah ke KPUD adalah Agustus 2024. Namun, ia ragu hal itu bisa terlaksana jika Pemilu baru digelar Mei.

"Apakah rentang 15 Mei sampai dengan Agustus seluruh masalah yang berkait dengan sengketa dan pengesahan hasil Pemilu 2024 dapat diselesaikan? Mari belajar dari pengalaman," ujar Luqman.

Apabila pemilu tetap dilakukan pada 15 Mei, ia menyebut kemungkinan buruk akan berdampak pada gagalnya pilkada serentak.

"Kalau coblosan Pemilu 15 Mei 2024, penyelesaian sengketa pemilu oleh MK akan final pada pertengahan Agustus 2024. Jika ini yang terjadi, kita harus bersiap menghadapi kekacauan tahapan Pilkada 2024 dan sangat mungkin berdampak Pilkada Serentak," pungkas Luqman Hakim. (OL-6)

BERITA TERKAIT