27 September 2021, 20:35 WIB

Pengamat Nilai Kisruh dalam Partai Politik Hal Memalukan


Media Indonesia | Politik dan Hukum

MANUVER politik kader-kader Partai Demokrat belum berhenti. Yang terkini, para loyalis Agus Harimurti Yudhoyono, sang ketua umum, menyerang pribadi Yusril Ihza Mahendra.

Menanggapi fenomena itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menilai serangan itu sangat memalukan dan seolah ingin membatasi Yusril sebagai kuasa hukum.

Diketahui, Yusril menjadi kuasa hukum dari empat kader Demokrat Muhammad Isnaini Widodo, Nur Rakhmat Juli Purwanto, Ayu Palaretins dan Binsar Trisakti Sinaga. Mereka mengajukan judical review atau uji materi terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kenapa loyalis seolah ingin membatasi kebebasan Yusril dalam menerima kuasa dari empat kader tersebut?" kata Fernando, Senin (20/9).

Menurut dia, keempat kader tersebut memiliki hak untuk memperjuangkannya sesuai dengan UU yang berlaku sebagai pihak yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Partai Demokrat selama ini.

"Mereka merasa dikebiri haknya dalam menjalankan demokrasi di Demokrat, lalu melakukan judical review," katanya.

Sebelumnya, para loyalis AHY ramai-ramai berkomentar usai Yusril ditunjuk sebagai kuasa hukum anggota Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang itu.

Salah satunya adalah petinggi Demokrat Andi Arief yang mengungkit dukungan partainya terhadap putra Yusril, Yuri Kemal di Pilkada Belitung Timur.

Hal senada juga diungkap Rachland Nashidik yang menilai Yusril lebih baik fokus menjadi akademisi, dan tidak ikut campur dalam polemik partainya.

Menanggapi hal itu, Yusril melalui juru bicaranya Jurhum Lantong merespon pernyataan para elite Demokrat tersebut.

"Entah apa yang membuat elit Partai Demokrat terkesan seolah begitu dibuat ketakutan alias paranoid ketika Yusril Ihza Mahendra merilis judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Yusril bekerja sesuai mandat yang telah diberikan 4 anggota Partai Demokrat melalui firma hukum miliknya," ujarnya, Minggu (26/9).

Jurhum pun lantas mempertanyakan sikap elit Demokrat tersebut yang seolah ketakutan dan paranoid terhadap pengajuan judicial review yang baru saja diajukan dan masih dalam proses yang belum ada putusannya.

"Jangan-jangan mereka memang takut karena memang di AD/ART Demokrat memuat indikasi yang diulas Yusril cenderung oligarkis, monolitik dan cenderung represif, sehingga tidak menyediakan ruang demokratis bagi sirkulasi elit didalamnya. Jangan-jangan kekhawatiran yang disampaikan Yusril memang termuat di dalam AD/ART mereka?” ujar Jurhum Lantong.

Dia juga mengingatkan agar elit Demokrat loyalis AHY tersebut harusnya fokus saja mempersiapkan argumen perlawanan hukum bukan malah sibuk melontarkan kritik-kritik yang bernada penyerangan terhadap diri Yusril selaku pribadi. Karena, kritik-kritik itu tidak menyasar substansi perkara yang tengah diadvokasi Yusril, yakni AD/ART PD.

“Andi mestinya fokus mempersiapkan argumen perlawanan hukum, biar judicial review ini perang argumen hukum yang mampu membuat rakyat cerdas. Bukan berakrobat kata apalagi menyerang pribadi Yusril," tandasnya. (N-2)

BERITA TERKAIT