26 September 2021, 18:49 WIB

NU Desak Pemerintah Jamin Kesejahteraan Rakyat Kecil


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021 mendesak pemerintah melakukan penguatan berbagai regulasi yang menunjang kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyat kecil.

Hal tersebut menjadi salah satu isu krusial di tengah pandemi covid-19.

Berdasarkan data UNESCO pada 2020, jumlah masyarakat yang masuk ke kelompok rentan seperti para pekerja informal terus mengalami peningkatan.

Mereka tidak memiliki perlindungan dari para pemberi kerja sehingga risiko yang dipanggul menjadi sangat besar. Karena pandemi, masyarakat di tingkat bawah juga kehilangan hak atas pelayanan kesehatan. NU mencatat, pada 2020, 55% posyandu tidak lagi memberikan imunisasi kepada balita. Sebanyak 46% ibu hamil juga tidak mendapatkan pelayanan antenatal.

"Persoalan-persoalan itulah yang mengharuskan pemerintah Indonesia, pada tingkat makro, membuat strategi pembangunan lingkungan pendukung seperti penguatan program perlindungan sosial, penguatan jangkauan teknologi informasi, dan pendekatan ekonomi yang berperspektif kerakyatan. Adapun, pada tingkat mikro, pemerintah harus memastikan terpeliharanya akses atas layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas," ujar Sekretaris Komisi Rekomendasi Kholid Syeirazi dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2021 di Grand Sahdi Jaya, Jakarta, Minggu (26/9).

Selain itu, program pendidikan keluarga tangguh juga perlu diakselerasi, terutama untuk mencegah kehancuran keluarga akibat praktik-praktik membahayakan seperti KDRT, perkawinan anak, perkawinan tidak tercatat, serta perceraian.

Tidak dapat dipungkiri, pandemi telah mengakibatkan kemaslahatan keluarga kian memburuk. Tekanan psikis yang berkepanjangan meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama terhadap anak dan perempuan. "Angka perceraian naik. Lebih dari 500 ribu pasangan bercerai pada 2020, naik dari 2019 sebesar 480 ribu," tuturnya.

Dengan berbagai alasan itu, pemerintah perlu merumuskan strategi pemulihan kehidupan warga sebagai prioritas lebih tinggi daripada insentif kepada industri besar. "Strategi pemulihan dilakukan berbasis desa sebagai lokus pembangunan dan pemulihan kesejahteraan rakyat," tandas Kholid. (OL-12)

BERITA TERKAIT