23 September 2021, 17:06 WIB

DPD RI: Kisruh Luhut-Haris Jadi Momentum Bongkar Carut Marut Investasi di Papua


Sri Utami | Politik dan Hukum

WAKIL Ketua I Komite I DPD Filep Wamafma menilai langkah Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulida dalam membongkar bobrok investasi di Papua patut diapreasi. Hal tersebut lantaran mereka telah menjalankan tugas kontrol di tengah masyarakat.

“Pertama, mari meletakkan peristiwa ini dalam kacamata demokrasi. Ruang kontrol yang diisi oleh rekan-rekan Haris adalah upaya untuk menegakkan demokrasi itu sendiri," jelasnya.

"Terdapat niat untuk menegakkan keadilan dan melawan oligarki dalam penelitian tersebut. Dari situ minimal dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan investasi akut di Papua. Terlepas hasilnya harus didalami lebih lanjut dan lebih teliti, inilah yang harus kita dorong," ujar Filep. 

Dalam kisruh keduanya dengan Menteri Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan tuntutan Rp100 miliar kepada Haris dan Fatia yang jika dikabulkan akan diberikan kepada masyarakat Papua adalah sesuatu yang berlebihan.

"Masyarakat Papua membutuhkan keadilan, jaminan keselamatan akibat kebijakan investasi yang didalamnya terdapat hak-hak dasar OAP (orang asli Papua)," katanya. 

"Bukan sebaliknya, masyarakat Papua justru menjadi objek kepentingan investasi"

Dengan dilaporkannya Haris Azhar dan Fatia dapat menjadi momen bagi kedua belah pihak untuk membuka fakta yang sebenarnya kepada publik.

Dia berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat menjunjung tinggi keadilan di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

“Yang diperlukan sekarang ialah transparansi dan akuntabilitas semua investor yang mengeruk untung di tanah Papua. Saatnya semuanya terbuka di pengadilan. Rakyat Papua menunggu pembuktian keduanya," cetusnnya. 

Filep juga meminta LBP memberikan jaminan jika pada akhirnya tuduhan yang dilayangkan Haris adalah benar adanya.

“Bagaimana jika Luhut benar-benar terlibat? Kompensasi apa yang akan diberikan oleh Luhut kepada rakyat Papua?” 

Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan versus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida semakin memanas.

Setelah dua kali jawaban atas somasi  tidak memuaskan dan Haris tidak meminta maaf, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya melaporkan Haris dan Fatia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Keduanya dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan/atau menyebarkan fitnah. Dugaan tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar. (Sru/OL-09).

 

 

BERITA TERKAIT