23 September 2021, 13:39 WIB

Pelaporan Luhut Panjaitan, Ancaman Serius Terhadap Demokrasi


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan melaporkan dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Langkah tersebut dinilai merupakan ancaman terhadap demokrasi dan pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami menilai tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya kriminalisasi atas kebebasan berekspresi dan berpendapat seseorang, sekaligus dapat juga diterjemahkan sebagai pembungkaman atas kritik terhadap pejabat publik," kata Tim Advokasi Bersihkan Indonesia Julius Ibrani dalam keterangannya, Kamis (23/9).

Menurut Julius, Tim Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah menerima sebanyak dua kali somasi. Atas surat somasi tersebut, pihaknya sudah menjelaskan secara jelas dan lengkap perihal motif, maksud dan tujuan terkait konten acara Haris Azhar dan pernyataan yang disampaikan Fatia Maulidiyanti dalam program acara NgeHAMtam lewat channel Youtube Haris Azhar.

Pada intinya, lanjut dia, tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti merupakan bentuk pengawasan dan kontrol masyarakat sipil yang ditujukan bukan sebagai individu Luhut melainkan Luhut sebagai pejabat publik yang didasari pada temuan riset berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya yang dibuat oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil.

"Riset tersebut dibuat dilatarbelakangi dari keprihatinan terkait terjadinya eskalasi konflik bersenjata atau konflik kekerasan yang dipicu oleh keamanan dan operasi militer," katanya.

Menurut dia, hasil riset tersebut ditemukan adanya keterhubungan Luhut dan PT. Toba Sejahtra Group, PT. Tobacom Del Mandiri atau PT. Tambang Raya Sejahtera dan West Wits Mining yang berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) mengingat Luhut merupakan Pejabat Negara sebagaimana Pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

"Oleh karena temuan keterhubungan tersebut di atas Fatia Maulidiyanti melalui KontraS yang terlibat dalam riset tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikannya dalam bentuk kritik terhadap pejabat negara/publik yang merupakan salah satu bentuk partisipasi publik," urainya.

Konten acara yang dibuat Haris Azhar dan pernyataan Fatia Maulidiyanti dalam acara tersebut, merupakan tidak lain dari bentuk penyampaian informasi kepada publik dan merupakan bentuk akuntabilitas atas riset atau kajian yang sudah dilakukan.

Itu juga sekaligus merupakan tindakan pengawasan dan kontrol masyarakat sipil atas setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah agar terbentuk pemerintahan yang akuntabel. Karena akuntabilitas akan membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia.

Julius mengatakan pejabat publik terikat dengan kewajiban hukum, yang mana dia harus bisa dikritik. Jika tidak dapat dikritik maka tidak ada suara rakyat dalam berjalannya negara dan suara rakyat tidak ada maka tidak ada demokrasi.

Lagipula Konstitusi sudah menjamin bahwa setiap orang berhak dalam urusan pemerintahan;

Bahwa hal yang dilakukan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Tindakan yang keduanya lakukan berdasarkan riset yang didasarkan pada fakta atau sebuah kenyataan dan bertujuan untuk kepentingan publik.

"Baik menurut KUHP dan SKB UU ITE hal tersebut merupakan bukan tindak pidana. Terlebih lagi keduanya merupakan Pembela HAM yang juga memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dalam konteks ini berdasarkan Pasal 66 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bahwa upaya pelaporan pidana atau gugatan perdata yang dilakukan Luhut Binsar Pandjaitan dapat diartikan sebagai judicial harassment sebab tidak etis bagi pejabat publik untuk menuntut pidana atau bahkan menggugat secara perdata kepada seorang warga negaranya.

"Upaya tersebut menunjukan bahwa Pemerintah anti kritik dan mengingkari komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat," jelasnya.

Julius menilai, tindakan pelaporan pidana yang ditujukan kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, merupakan ancaman yang serius terhadap demokrasi dan kerja-kerja Pembela Hak Asasi Manusia.

"Sebab Pembela HAM yang seharusnya diberikan jaminan perlindungan atas kerja-kerjanya, justru mendapatkan serangan dari pejabat publik. Hal itu tidak hanya tampak pada kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tetapi juga terlihat pada kasus Egi Primayogha dan Miftahul Choir dari ICW yang dilaporkan oleh Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden," pungkasnya. (Cah/OL-09)

BERITA TERKAIT