20 September 2021, 18:44 WIB

Penyerangan KKB, Muhadjir: Layanan Kesehatan Tidak boleh Mandek


Atalya Puspa | Politik dan Hukum

AKSI keji yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa waktu lalu.

Imbas dari kekerasan keji yang mengakibatkan seorang nakes meninggal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap nakes di Papua termasuk di wilayah rawan agar dapat tetap bertugas dan melayani masyarakat. Hal itu lantaran masyarakat di sana sangat membutuhkan pelayanan publik terutama kesehatan.

“Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi kalau ada yang usul (layanan kesehatan) ditarik saya keberatan. Justru target mereka (KKB) supaya layanan-layanan publik ini berhenti di sana sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan,” sebut Muhadjir dalam keterangan resmi, Senin (20/9).

Ia mengungkapkan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan rotasi nakes di Papua. Yang terpenting, katanya, jangan sampai nakes yang menjadi korban ditarik kemudian tanpa ada penggantian di sana sehingga akan sangat merepotkan dan tentunya merugikan masyarakat.

Baca juga: Menkominfo Minta Masyarakat Tidak Kendurkan Kewaspadaan

“Kasian masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah dan kurang ajar itu anggota KKB. Jangan sampai kemudian sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” ucap dia.

Ia mengatakan bahwa siapapun harus mendapat perlindungan dan pengamanan yang ketat. Terutama, para petugas layanan masyarakat seperti nakes yang ada di daerah rawan sehingga mereka bisa leluasa menjalankan tugas tanpa merasa khawatir dan terancam.

Meskipun, menurutnya, untuk dapat lebih menjamin keamanan nakes tidak perlu membangun kembali fasilitas layanan kesehatan di dekat markas TNI/Polri. Selain memerlukan biaya yang tinggi, persoalan tanah adat dan ulayat juga tidak mudah untuk dilakukan pembebasan.

"Menurut saya ya aparatnya yang mendekati pusat-pusat pelayanan itu. Dibikin pos, didekatkanlah pos-pos penjagaan itu dengan pusat-pusat pelayanan," tutur Muhadjir.

Kendati, Menko PMK meyakini Menko Polhukam dan TNI/Polri sudah melakukan upaya pengamanan secara ketat dan cepat. Hanya saja, kata mantan Mendikbud tersebut, terutama bagi para petugas layanan masyarakat seperti nakes perlu pendampingan selama bertugas.

Sekali lagi, ia berpesan agar nakes dan termasuk para guru yang bertugas di Papua khususnya wilayah pedalaman serta daerah rawan harus dibekali pengamanan dan perlindungan ekstra dari aparat. Begitu pun saat jelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan dihelat awal bulan depan agar dilakukan persiapan yang matang, termasuk dalam hal keamanan. (OL-4)

BERITA TERKAIT