03 September 2021, 15:13 WIB

KPK Periksa 17 Tersangka Jual Beli Jabatan di Pemkab Probolinggo


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap 17 tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Tahun 2021. Ke-17 orang tersangka penyuap bupati merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Probolinggo. “Pemeriksaan diagendakan dilakukan di Polres Probolinggo terhadap 17 tersangka atas nama MW (Mawardi) dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus suap tersebut. Sebagai penerima, yakni Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, yakni Anggota DPR RI periode 2019-2024 Hasan Aminuddin (HA) yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013. Kemudian ada Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Baca juga : Diingatkan Ancaman Pidana terkait Viralnya Sertifikat Vaksin Jokowi

Sedangkan 18 orang sebagai pemberi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Khoim (KO), Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD).

Hingga saat ini KPK sudah menahan lima orang tersangka yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin, Doddy Kurniawan, Muhammad Ridwan, dan Sumarto di Rumah Tahanan Negara (Rutan) daerah Jakarta. Sementara 17 tersangka lainnya belum ditahan.

KPK menganggap Puput dan kawan-kawan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Sumarto dan kawan-kawan yang dianggap memberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT