26 August 2021, 14:25 WIB

Hakim Vonis Dua Terdakwa Korupsi BCSS Bakamla 2 Tahun


 Tri Subarkah | Politik dan Hukum

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman terhadap Juli Amar Ma'ruf dan Leni Marlena pidana penjara 2 tahun.

Keduanya adalah terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintergarasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) TA 2016.

Putusan dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Susanti Arsi Wibawani dengan didampingi hakim anggota Agus Salim, Panji Surono, IG Eko Purwanto, dan Sukartono.

Hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah berasalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana untuk terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata Susanti saat membacakan amar putusan, Kamis (26/8).

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/7) lalu, yakni pidana penjara selama 4 tahun.

Namun, mejelis hakim tetap mengabulkan tuntutan pidana uang pengganti jaksa KPK terhadap keduanya. Juli dan Leni masing-masing harus membayar Rp4 juta dan Rp3 juta.

Dalam perkara itu, Leni bertindak sebagai Ketua Unit Layanan Pengaduan (ULP) Badan Keamanan Laut (Bakamla), sedangkan Juli adalah anggota atau koordinator ULP Bakamla. Hakim menyatakan keduanya telah memperkaya orang lain dalam pengadaan BCSS di Bakamla.

Mereka yang diuntungkan dalam proyek tersebut antara lain Direktur Utama PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno dan serta Ali Fahmi yang pernah menjabat sebagai staf ahli Kepala Bakamla, Arie Soedewo.

Leni dan Juli yang berperan dalam membuat project breakdown dalam proyek itu telah menabrak beberapa ketentuan, misalnya Pasal 6 Perpres No. 54/2010 yang mengatur etika pengadaan, menetapkan sistem pemilihan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur, serta menambahkan persyaratan tambahan di luar ketentuan.

Adapun rasuah itu telah memperkaya Raharjo sebesar Rp60.322.008.006,92, Ali Fahmi sebesar Rp3,5 miliar, Leni sebesar Rp3 juta, dan Juli sebesar Rp4 juta. Sehingga, total kerugian keuangan negara dalam kasus itu adalah Rp63,829 miliar. (Tri/OL-09)

BERITA TERKAIT