24 August 2021, 17:58 WIB

Kinerja Kejaksaan Diukur dari Penegakan Hukum, bukan Meme


Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

SEJUMLAH akun media sosial milik Kejaksaan RI mengunggah gambar bertulisan ‘Corruptor Fight Back’ alias koruptor melawan balik. Misalnya, akun Kejari Jakpus, Konawe Selatan, Maros hingga Depok mengunggah gambar yang sama.

Gambar itu muncul pascahasil survei terhadap penilaian kinerja negatif kejaksaan dan kepolisian oleh SMRC. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan bahwa fungsi kejaksaan adalah melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan melaksanakan perintah hakim serta putusan pengadilan, bukan malah membuat meme. 

"Seharusnya Kejaksaan menggunakannya untuk memberikan informasi dalam rangka crime prevention, bukan untuk mengklaim perkara yang belum berkekuatan hukum tetap," ujar Fickar dalam pernyataannya, Selasa (24/8).

Fickar mengingatkan bahwa salah satu fungsi meme adalah untuk menyebarluaskan informasi positif. Selain itu, Kejaksaan bertugas melakukan penegakan hukum. Walaupun terkadang meme bisa digunakan untuk penyebarluasan informasi. "Jika Kejaksaan harus membuat meme maka buatlah meme tentang sosialisasi penegakan hukum atau perkara-perkara yang sudah inkrah sebagai laporan ringan kepada masyarakat atas kinerjanya," kata dia. 

Fickar menyebut siapapun termasuk Kejaksaan tidak bisa menghindari kritik, sepanjang terkait dengan kinerja dan tugasnya. "Seharusnya justru Kejaksaan harus berterima kasih dan tidak terkesan antikritik," ujarnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman memberikan saran agar ke depannya Jaksa Agung ST Burhanuddin dapat mengkoordinasi anggotanya untuk meningkatkan kinerjanya.

Terkait dengan meme yang dibuat Kejaksaan dalam mengambil kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan hasil kerjanya dan menegakkan keadilan.  Sebelumnya, dalam survei teranyar dua lembaga yakni KedaiKOPI dan SMRC, lembaga Kejagung memang menjadi sorotan. Misalnya soal penyitaan barang bukti dan ketimpangan penegakan hukum. (OL-8)

 

BERITA TERKAIT