29 July 2021, 11:05 WIB

Transformasi Analog ke Digital untuk Pacu Layanan Publik


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan transformasi data pelayanan publik dari analog ke digital sangat mendesak. Tujuannya untuk meningkatkan mutu layanan dan mencegah data ganda.

“Kita berharap RUU Pelayanan Publik dari analog ke digital segera direalisasikan, maka dengan sistem digitalisasi data, kita meyakini Republik Indonesia bisa berjalan secara mantap begitu juga halnya digitalisasi data akan memudahkan setiap masyarakat dapat terlayani dari semua hal,” terang Junimart dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Politikus PDIP ini mengungkapkan transformasi dari analog ke digital tersebut akan berjalan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayanan Publik yang kini masuk dalam program legislasi nasional 2019-2025 disahkan menjadi undang-undang. Menurut Junimart, sedikitnya terdapat 30 hingga 50 pasal yang perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi.

Ia juga mendorong peran aktif DPD RI untuk turut serta dalam pembahasan RUU tersebut di tingkat Badan Legislasi (Baleg), hingga ketingkat panitia kerja (Panja) Komisi II DPR RI. Begitu juga halnya dengan dukungan dari pihak dan lembaga terkait.

“Dalam panja nanti Pusat Studi Politik Pembangunan Daerah (PSP2D) sebagai badan yang bisa ajukan para akademisi dan narasumber dalam pembahasan rapat panja nanti akan kita libatkan karena banyak hal yang harus kita cermati di dalam RUU ini,” terangnya.

Bakal regulasi itu, kata Junimart, dapat memacu pelayanan publik dan sumber daya manusia (SDM) yang dikomandoi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro). Ombudsman RI pun bisa berfungsi lebih maksimal melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas hasil pengawasannya. 

“Ombudsman RI sebagai lembaga pengawasan layanan publik juga harus diperhatikan untuk penguatan supaya bisa bekerja maksimal. Ombudsman harus diberikan kewenangan untuk mengeksekusi,” tutup Junimart. (P-2)

BERITA TERKAIT