21 July 2021, 17:18 WIB

Ombudsman Sebut Hasil TWK Pegawai KPK Abaikan Pesan Presiden


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

OMBUDSMAN RI menilai ada pengabaian arahan Presiden Joko Widodo dalam penetapan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK). Serta, penyalahgunaan wewenang terkait nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

"Terbitnya Surat Keputusan KPK Nomor 652/2021, ada tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut. Tidak patut itu bagian dari maladministrasi menurut UU Ombudsman," ungkap anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).

"Karena SK bertentangan dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Bentuk pengabaian KPK sebagai rumpun eksekutif terhadap pernyataan Presiden," imbuhnya.

Baca juga: Ombudsman: BKN tidak Kompeten Lakukan Tes Pegawai KPK

Ombudsman merujuk pertimbangan putusan MK, yang menyatakan peralihan status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Presiden dalam menanggapi polemik TWK, juga sependapat dengan MK. Bahkan, meminta tes tersebut tidak langsung menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK.

Selain itu, Ombudsman juga menyoroti SK pembebastugasan yang terdapat penyalahgunaan wewenang. Pasalnya, Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur TWK tidak menyebutkan konsekuensi hasil tes.

Baca juga: Sekjen KPK: 18 dari 24 Pegawai Siap Ikuti Diklat Bela Negara untuk Jadi ASN

Dari 75 pegawai KPK yang mengikuti TWK, ada 24 pegawai yang dinyatakan bisa dibina lebih lanjut. Sedangkan, 51 pegawai lainnya terancam diberhentikan. Keputusan yang diambil KPK bersama BKN, LAN, Kementerian PAN-RB dan Kemenkumham, dinilai Ombudsman sebagai bentuk pengabaian terhadap arahan Kepala Negara.

"Ombudsman berpendapat terjadi pengabaian secara bersama-sama terhadap pernyataan Presiden. Sekaligus penyalahgunaan wewenang terhadap kepastian status pegawai KPK dalam mendapatkan perlakuan yang adil," pungkas Robert.

Ombudsman merekomendasikan agar KPK melakukan tindakan korektif atas maladminstrasi. Pimpinan KPK dan Sekjen KPK perlu memberi penjelasan resmi terkait proses alih status pegawai. Lalu, pegawai yang tak lolos diberi kesempatan melalui pendidikan kedinasan.(OL-11)

BERITA TERKAIT