19 June 2021, 15:53 WIB

Tersangka Pembunuhan Laskar FPI masih Anggota Polri


Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum

DUA tersangka perkara dugaan unlawful killing atau tindakan pembunuhan di luar hukum terhadap Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek berinisial MYO dan FR masih menjadi anggota kepolisian. Keduanya pun tidak ditahan hingga kini.

Kabag Penum Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Sabtu (19/6), menjelaskan bahwa tersangka yang merupakan anggota Polda Metro Jaya itu masih menjadi bagian Polri. "Ya tentunya dia sebagai anggota Polri. Mungkin masih ada kewajiban untuk ke kantor, tapi yang jelas anggota tersebut masih berstatus sebagai anggota Polri,” tutur Ahmad.

Ahmad mengaku masih menunggu keputusan dari pengadilan terkait status keanggotaan kedua tersangka itu. "Iya kami menunggu saja keputusannya bagaimana. Tentunya ada pertimbangan dong kalau dia mendapat keputusan vonis, itu ada pertimbangan. Nanti akan kami lihat putusannya," paparnya.

Satu tersangka lain, yakni EPZ, dinyatakan telah meninggal akibat kecelakaan pada awal 2021. Makanya, penyidikan terhadapnya dihentikan di mata hukum.  

Di dalam rekomendasi dan temuan Komnas HAM menyatakan, di antara Jalan Internasional Karawang sampai km 49 Tol Cikampek, terdapat dua anggota FPI meninggal dunia dalam peristiwa saling serempet antara mobil yang mereka pergunakan dengan polisi.

Sementara empat orang lain yang masih hidup dibawa polisi, Keempatnya diduga ditembak mati dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari km 50 menuju Markas Polda Metro Jaya.

 

Selain proses hukum terhadap kasus unlawfull killing terhadap empat Laskar FPI, Komnas HAM juga merekomendasikan Polri untuk mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang berada di mobil Avanza hitam bernomor polisi B1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD yang turut membuntuti rombongan Rizieq Shihab tapi tidak diakui polisi. Rekomendasi berikutnya yaitu mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI serta meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar HAM. (OL-14)

BERITA TERKAIT