08 June 2021, 22:47 WIB

Pembuat Meme Sindir Presiden Bisa Dipenjara Empat Tahun     


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan pembuat dan penyebar meme sindiran untuk presiden berpotensi dijerat pasal penghinaan presiden yang saat ini tengah dibahas di dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Kalau meme itu melecehkan, kita bisa lihat dengan kasat mata, tentu harus dipertanggungjawabkan," ujar Ade kepada wartawan, Selasa (8/6).

Namun, jika meme tersebut hanya berisi kritik, ia memastikan aparat penegak hukum tidak akan melakukan tindakan.

Nantinya, ketika UU KUHP sudah disahkan, Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Nasional serta Polri akan bertugas mengawasi perkembangan di ranah digital.

"Mereka ada tugasnya. Makanya, jangan lakukan hal yang sifatnya mengandung unsur-unsur perbuatan pidana yang melanggar hukum. Saya yakin dan percaya, kalau atas namakan kritik, pasti ada masukan untuk perbaikan dan itu tidak akan dihukum. Tapi kalau sudah memfitnah, menyebar hoax, ya harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Baca juga : KSP: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Bukan untuk Bungkam Kritik

Menurutnya, keberadaan pasal penghinaan presiden sangat penting di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital.

Sebagaimana diketahui, dunia daring saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal positif, tetapi juga untuk tindak kejahatan.

"Perbuatan kejahatan atau pidana itu sangat berkembang. Seiring waktu berjalan, ada sesuatu yang pasti belum diatur KUHP seperti hal ini. Oleh karena itu, UU diperkenankan dibuat untuk lebih menguatkan peraturan yang sudah ada," jelas Ade.

Sebagaimana diketahui, di dalam draf RKUHP disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan. (OL-7)

BERITA TERKAIT