04 May 2021, 19:06 WIB

Forum Papua Minta Pemerintah Evaluasi Pendekatan Militer di Papua


Putra Ananda | Politik dan Hukum

OPERASI milier yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diharapkan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh sejumlah tokoh Papua yang tergabung dalam Forum Senior Papua dan Elemen Generasi Milenial di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

"Jadi, ini harus kita melihat secara jernih, sebagai mantan tentara saya selalu mengatakan kepada saudara-saudar saya adik adik saya di TNI bahwa pengalaman Timor-Timor itu menunjukkan kepada kita bahwa anytime PBB bisa masuk, manakala pelanggaran HAM itu mencapai satu titik tertentu yang diformulasikan sebagai genoside," ujar eks tokoh senior Papua yang juga mantan Menteri Keleutan dan Peri Freddy Numberi di Jakarta, Selasa (4/5).

Oleh karena itu, Freddy meminta agar oeprasi militer yang dilakukan di Papua dilakukan secara hati-hati. 

Menurut Freddy, opsi penegakan hukum oleh aparat kepolisian lebih tepat dilakukan ketimbang operasi militer oleh TNI yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM bagi rakyat Papua.

"Saya melihat bahwa harus penegakan hukum yang dilakukan, TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati iti tidak ada pelangggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumatra atau di Sulawesi," pungkasnya.

Baca juga: KKB Bakar Sekolah dan Puskesmas di Puncak Papua

Dalam kesempatan tersebut, Freddy juga mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat TNI-Polri. Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali pemberian label teroris kepada KKB.

"Sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yan justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang," ungkapnya.

Pemerintah juga diminta untuk lebih fokus pada penyelesaian akar masalah yang ada di tanah Papua sesuai hasil riset Lembaga Pemerintah RI, yaitu LIPI. Pemerintah juga diminta menyelesaikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Tanah Papua hingga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati oleh pemerintah.

"Perlu evaluasi apakah pendekatan kekerasan selama ini di tanah Papua berhasil atau gagal? Dan pemerintah perlu memberi solusi bagi ribuan warga yang saat ini mengungsi dari kampung-kampung mereka, karena adanya serangan dari KKB maupun operasi penegakan hukum oleh Polri dibantu pihak TNI," ungkapnya. (A-2)

BERITA TERKAIT