RENCANA kerja pemerintah pada 2022 masih akan mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berbagai program untuk mengakselerasi perekonomian nasional masih terus menjadi prioritas. Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5).
"Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama bantuan sosial dan program padat karya guna mendorong belanja masyarakat. Sisi permintaan harus diperbesar," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk segera membelanjakan APBD yang mereka miliki. Pada akhir Maret lalu, Jokowi menerima laporan bahwa anggaran provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp182 triliun masih tersimpan di perbankan.
"Ini seharusnya segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi masyarakat," jelas kepala negara.
baca juga: APBN
Dari sisi penawaran, sektor industri perlu terus didorong. Tenaga kerja harus mulai bekerja untuk bisa meningkatkan prodiktivitas. Tentu saja, semua itu dilakukan dengan syarat mutlak yakni penerapan protokol kesehatan ketat.
"Harus selalu kita ingat bahwa fondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian covid-19. Protokol kesehatan ketat harus dilakukan. Jangan ditawar-tawar mengenai hal ini," tegasnya.
Adapun, terkait reformasi struktural, pemerintah akan melanjutkan amanat Undang-undang Cipta Kerja yang sudah mulai berjalan sejak tahun lalu. Melalui peraturan perundangan tersebut, Jokowi mengatakan semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi, ekektivitas dan melakukan sinergi. (OL-3)
