03 May 2021, 16:44 WIB

KPK Serahkan Memori Banding Perkara Nurhadi


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding dalam perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiyono. Jaksa KPK sudah menyerahkan memori banding ke pengadilan.

"Setelah mempelajari putusan terdakwa NHD (Nurhadi) dan RH (Rezky Herbiyono), Jumat 30 April 2021, jaksa KPK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan memori banding," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (3/5). Tim jaksa KPK memandang ada beberapa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang belum mengakomodasi fakta-fakta persidangan antara lain mengenai nilai uang suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi dan Rezky.

"KPK berharap majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tim JPU dalam uraian memori banding dimaksud," kata Ali Fikri. KPK mencatat sejumlah pertimbangan terkait banding.

Dalam dakwaan pertama, jaksa KPK menyebut Nurhadi dan Rezky menerima suap Rp45,72 miliar dari bos PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto. Namun, majelis hakim menyatakan Nurhadi dan Rezky hanya terbukti menerima suap Rp35,72 miliar terkait pengurusan dua perkara.

 

Pada dakwaan kedua, Nurhadi dan Rezky juga disebut jaksa KPK menerima gratifikasi sejumlah Rp37,287 miliar. Namun, hakim dalam putusannya menyatakan gratifikasi yang terbukti hanya Rp13,78 miliar.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Nurhadi dan Rezky masing-masing hukuman enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan KPK yakni 12 tahun untuk Nurhadi dan 11 tahun untuk Rezky.

Dalam tuntutannya, KPK juga meminta agar Nurhadi dan Rezky membayar uang pengganti sebesar Rp83,01 miliar subsider dua tahun penjara. Namun, majelis hakim tidak menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti. Hakim menilai uang gratifikasi dan suap dalam perkara itu berasal dari pribadi yang bukan uang negara sehingga disimpulkan tak ada kerugian negara. (OL-14)

BERITA TERKAIT