03 May 2021, 10:12 WIB

DPR Tagih Roadmap yang Jelas Soal Peremajaan Alutsista


Putra Ananda | Politik dan Hukum

KOMISI I DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebagai upaya dan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan peremajaan alutsista.

Agar proses perejamaan alutsista tersebut berjalan terukur dan efektif, Komisi I DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menyusun 'road map' peremajaan alutsista yang jelas.

"Yang dibutuhkan adalah road map yang jelas soal peremajaan alutsista. Agar kita bisa mengetahui kebtuuhan sistem alutsista hingga beberapa puluh tahun ke depan sehingga bisa diseleraskan dengan rencana pembelian atau peremajaan alutsista itu sendiri," ujar Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Natakusumah saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (2/4).

Karena itu, Rizky melanjutkan pasca masa reses DPR berakhir, Komisi I akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto guna membahas peremajaan alutsista yang dibutuhkan.

DPR akan mendegar pemaparan dari pemerintah terkait alutsista yang dibutuhkan untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

"Nanti setelah reses kita akan sama-sama dengr paparan dari pemerintah yang diwakili oleh Menhan," ungkap Rizki.

Rizki melanjutkan, proses pemeliharaan alutsista yang sudah ada juga tidak kalah penting untuk dibahas. DPR juga ingin melihat bagaimana kesiapan dan ketersediaan alutsista yang dimiliki oleh negara.

"Karena ini berkaitan dengan pertahanan kita jadi kesiapan alutsista memang harus diutamakan," paparnya.

Terkait anggaran pertahanan, di tahun ini pemerintah menganggarkan anggaran senilai Rp 22 triliun. Jumlah ini hanya 16,5% dari total anggaran Kemenhan sehingga belum bisa disebut ideal untuk bisa memenuhi kebutuhan pertahanan termasuk untuk memenuhi kesejahteraan para prajurit.

"Di satu sisi kita sebagai manusia mengerti karena anggarannya kan minim. Perlu banyak yang diurus termasuk dengan kesejahteraan prajurit juga harus bisa ditunjang terkait dengan biaya operasional dan sebagainya," ungkapnya.

Terkait isu adanya mafia pengadaan alutsista, Rizki berharap Kemenhan mampu menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran terkait pengadaan alutsista. Alutsista adalah aspek yang paling sensitif untuk menunjang dan menjaga martabat negara.

"Kemenhan selaku pengguna anggaran terbesar di kementerian Pak Jokowi harus bisa akuntabel dalam mengendalikan dan memegang anggaran tersebut," paparnya. (Uta/OL-09)

BERITA TERKAIT