20 April 2021, 22:25 WIB

Mendagri: Harus Ada Afirmasi untuk Papua


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) asli Papua.

Ia meminta agar program-program yang dijalankan dapat memberikan afirmasi bagi percepatan pembangunan sumber daya manusia asli Papua. Menurut Mendagri, keberpihakan harus ada, tetapi tetap dengan memperhatikan kualitas. Ia mencontohkan dalam rekrutmen aparatur sipil negara, ada kebijakan afirmasi untuk putra-putri asli Papua.

“Tetapi memang karena kualitasnya yang baik, seperti rekrutmen PNS, TNI/Polri,” ujar Mendagri memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa (20/4).

Baca juga: Partai Nasdem Kunjungi Lumajang di Safari Ramadan Hari Pertama

Kendati demikian, Mendagri menekankan, jangan sampai semua SDM asli Papua diarahkan untuk menjadi pegawai negeri. Menurutnya, masyarakat sekitar bisa didorong untuk berwirausaha, saling bekerja sama dengan warga lain untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan melakoni usaha lainnya.

Untuk itu, kata Mendagri, pendidikan vokasi sebagai upaya menunjang pengelolaan tersebut sangat dibutuhkan. Mendagri menyadari, meski beberapa tempat di Provinsi Papua telah memiliki perguruan tinggi, tetapi di daerah tertentu belum tersedia. Menurutnya itu membuat jarak Indeks Pembangunan Manusia antardaerah terbilang jauh.

Karena itu, Mendagri menilai perlunya dibangun perguruan tinggi atau sekelas politeknik untuk menunjang pendidikan vokasi di beberapa daerah. Ia mengatakan sudah menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat diberi dukungan. (OL-4)

BERITA TERKAIT