19 April 2021, 16:05 WIB

Pengamat Sebut Sejumlah Nama Baru akan Masuk Kabinet


Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

PENGAMAT politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari, ikut mengomentari isu reshuffle yang tengah berembus. Menurut analisanya, sejumlah nama baru akan masuk kabinet, salah satunya adalah  Rapsel Ali.

Sebelumnya, Rapsel Ali memanh disebut-sebut sebagai kandidat kuat menteri investasi. "Kebetulan posisinya pas. Selain mempunyai kapasitas, ia juga berasal dari Partai NasDem yang merupakan partai pendukung pemerintah. Dan ia juga dikenal sebagai menantu Wakil Presiden Maruf Amin," ujar Qodari.

Baca juga: Jelang Reshuffle Butuh Menteri Cekatan, Responsif dan Inovatif

Hal senada dikatakan dosen Ilmu Politik Unhas, Andi Ali Armunanto. Ia mengatakan, selama memiliki kompetensi, Rapsel jelas memiliki peluang bergabung dalam kabinet.  

Dengan latar belakang yang dimilikinya yang  merupakan mantan Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sulawei Selatan, Ketua Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (Ardin) Sulawesi Selatan, dan pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan (Aspeksindo), kata Andi, ia jelas layak masuk kabinet

“Saya rasa bagus dan tidak ada masalah selama dia kompeten dan mampu bekerja secara profesional di bidangnya,” kata Andi Ali.

Andi Ali yang juga Sekretaris Departemen Ilmu Politik Unhas itu menegaskan, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf saat ini memang membutuhkan pembantu yang mampu berpikir inovatif. Itu menurutnya merupakan tuntutan zaman.

“Yang dibutuhkan saat ini saya rasa adalah para menteri yang mampu berpikir inovatif menghadapi tantangan zaman yang luar biasa dan mampu bekerja secara cepat dan terkoordinasi dalam mengimplementasikan program-program pemerintahan,” jelasnya.

Dan yang tak kalah penting, kata dia adalah integritas. Siapapun kata dia yang diajak bergabung dalam pemerintahan harus mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Orang itu harus memiliki integritas yang tinggi dan mau bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan melayani diri sendiri ataupun kelompok tertentu,” tegasnya. (Ant/A-1)

BERITA TERKAIT