16 April 2021, 17:13 WIB

KKB Tembaki Warga Sipil, DPR Minta Keamanan Papua Ditingkatkan


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

DPR RI mendesak aparat keamanan meningkatkan kondusifitas di Papua. Itu menyusul sejumlah kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipertontonkan akhir-akhir ini.

"Iya selama 2021 mulai Januari, sudah tercatat 13 kali kekejaman KKB terhadap masyarakat sipil. Kami mengutuk kebiadaban ini," kata Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi kepada Media Group News, Jumat (16/4). 

Menurut dia, pemerintah hendaknya meningkatkan kewaspadaan keamanan wilayah Papua dan Papua Barat dengan cara lebih intensifkan patroli gabungan. Negara harus memastikan dapat memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat.

"Dalam kondisi apa pun, di mana pun keberadaan, negara sebagai pelindung masyarakat harus terasa kehadirannya," katanya.

Bobby mendorong kinerja intelijen juga perlu lebih ditingkatkan intensitasnya. "Karena dari segi persenjataan, KKB ini tidak kuat, tapi bisa bersembunyi di tengah masyarakat sipil dan alam rimba sekitar yang memang memerlukan keahlian khusus dari militer Indonesia untuk melakukan pengejaran," pungkasnya. 

Baca juga : TPNPB Akui tembak Mati Siswa SMA di Kabupaten Pucak Papua

Sementara itu Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengutuk aksi biadab KKB yang menembak mati seorang pelajar SMA, Ali Mom (16) di kampung Wuloni Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (15/4). Hukum internasional mewajibkan negara untuk menghukum pelakunya dan memberikan keadilan untuk korban.

"Kami mengutuk sekeras-kerasnya penembakan dua guru di Beoga, Papua dan menyampaikan duka terdalam bagi keluarga korban," ujarnya.

Menurut dia, pembunuhan secara sengaja terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak tidak pernah dapat dibenarkan dan jelas merupakan bentuk penghinaan terhadap prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia (HAM). 

"Hukum internasional mewajibkan negara untuk menghukum pelakunya dan memberikan keadilan untuk korban," tegasnya. 

Ia mendesak aparat berwenang di lapangan harus segera melaksanakan penyelidikan yang imparsial, independen, dan menyeluruh terhadap kejadian itu. Mereka yang bertanggung jawab diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tanpa menggunakan hukuman mati.

Usman juga mendesak agar pemerintah memastikan bahwa respon atas kejadian ini tidak menimbulkan siklus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang baru. 

"Aparat keamanan mempunyai sejarah panjang melakukan aksi balasan yang berakhir dengan warga sebagai korban. Kejahatan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk merepresi dan melanggar hak asasi manusia warga di Papua," pungkasnya. 

Sebelumnya Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia menjelaskan kejadian ini menggenapkan empat peristiwa sadis dilakukan KKB selama sepekan. "Almarhum Ali Mom dicegat, dibacok dan ditembak ketika mengantarkan pesanan pinang ke kampung Wuloni,” ujar I Nyoman Punia dalam keterangannya, Jumat (16/4). 

Menurut dia korban merupakan pelajar kelas 2 SMA dan baru bisa dievakuasi pada Jumat pagi (16/4). Pasalnya tempat kejadian perkara masuk zona merah serta penerangan sangat buruk.

Pembunuhan terhadap Ali Mom menambah panjang daftar kebiadaban KKB. Dalam sepekan ini, sudah empat orang menjadi korban kebiadaban mereka. 

Baca juga : KKB Diduga Bunuh Tukang Ojek di Eromaga Papua

Selain Ali Mom, KKB membunuh dua orang guru Oktavianus Rayo dan Yonathan Renden dan seorang tukang ojek atas nama Udin. Selain aksi pembunuhan, KKB juga melakukan aksi teror pembakaran sekolah, rumah guru, memeras warga dan membakar helikopter.

Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa selain membenarkan kejadian tersebut juga menyebutkan bahwa ketiga front OPM sudah frustasi. Front politiknya frustasi karena upaya menggagalkan revisi UU Otsus tidak berhasil dan Front bersenjata posisinya semakin terjepit dengan operasi penegakan hukum yang digelar Polri dibantu TNI. 

“Front klandestinnya juga frustasi karena modusnya di bidang media sudah terbongkar,” ungkapnya.

Kolonel Suriastawa mengatakan jurnalis dan media pro OPM aktif menyebar berita bohong dan memutar kejadian lama seolah baru saja terjadi. Media pendukung OPM memuat berita tentang kaburnya oknum prajurit TNI dari Yonif 410. Walaupun hal itu benar, tetapi kejadiannya tanggal 12 Februari 2021 yang lalu, bukan kejadian baru dan sudah diberitakan diberbagai media.

“Oknum prajurit tersebut kabur dari pos tanpa membawa senjata dan sampai saat ini tidak jelas keberadaannya. Saya juga menghimbau kepada masyarakat di Ilaga dan sekitarnya untuk lebih berhati-hati dan waspada akan aksi teror front bersenjata OPM yang saat ini sedang frustasi,” harapnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT