15 April 2021, 20:14 WIB

Asosiasi: Jangan Tergesa Tentukan Konsep Ibu Kota Negara


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

SEBANYAK tujuh asosiasi bidang jasa konstruksi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis (15/4) ini.

Kedatangan mereka bertujuan memberi masukan dan gagasan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di wilayah Kalimantan Timur. Seusai bertemu Kepala Negara, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia Andi Simamarta menyampaikan beberapa poin yang menjadi topik utama pembahasan.

Pertama, ketersambungan antara rencana pembangunan yang bersifat makro dan realisasi di level terbawah. "Jika dilakukan seperti ini, visi misi yang disampaikan Presiden betul-betul bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan," ujar Andi.

Baca juga: Rampung di 2024, Jokowi Bisa 17-an di Istana Negara Ibu Kota Baru

Lalu kedua, pihaknya meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menentukan konsep bagi pembangunan IKN baru. Seluruh proses harus dilakukan secara terukur, demi merealisasikan konsep yang tepat.

"Kita semua ingin agar IKN baru jadi percontohan dunia. Kita harus membangun dengan mengedepankan alam, mengedepankan hutan hujan tropis, yang sudah kita miliki. Kita berpihak kepada masyarakat lokal," pungkas Andi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan bahwa pemerintah akan melibatkan para ahli di bidang konstruksi dan keinsinyuran dalam membangun IKN baru.

Baca juga: Menkeu Ingatkan Refocusing TKDD Bantu Pemulihan Ekonomi

"Bapak Presiden mengundang para ahli untuk ikut serta duduk di Badan Otorita Ibu Kota, apabila sudah terbentuk. Setidaknya mereka bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara," kata Suharso.

Dia menjelaskam bahwa IKN yang akan dibangun merupakan sebuah kota yang didedikasikan untuk seluruh penduduk Indonesia. Sudah semestinya jika semua masyarakat di Tanah Air memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

"Pemerintah akan terbuka dengan semua gagasan. Semua usulan yang disampaikan secara baik dan konstruktif, untuk membangun IKN yang akan datang," tandasnya.(OL-11)

BERITA TERKAIT