14 April 2021, 17:34 WIB

Kejagung Bentuk Tim Pelaksana Pemburu Aset BLBI


Tri Subarkah | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN Agung sedang menyiapkan tim pelaksana terkait Satuan Tugas Satuan Tugas Penaganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

"Saat ini sedang mempersiapkan organisasi tim pelaksana melalui pokja antarkementerian/lembaga serta sistem kerja dalam rangka penanganan hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia," kata Leonard melalui keterangan tertulis, Rabu (14/4).

Dalam sturktur Satgas BLBI, Jaksa Agung ditujuk menjadi pengarah bersama lima menteri dan Kapolri. Sementara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung didapuk menjadi Wakil Ketua Satgas, mendampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang ditunjuk menjadi ketua.

Terpisah, Jaksa Agung Muda Perdata, Tata Usaha Negara (JAM-Datun) Kejagung, Feri Wibisono, masih irit bicara soal tindaklanjut satgas. Ditanya mengenai gugatan perdata yang diajukan oleh pihaknya sebagai jaksa pengacara negara, Feri menyebut hal itu akan dilakukan.

"Ya nanti. Macam-macam," ujar Feri kepada Media Indonesia saat ditemui di kantornya.

Ia mengelak menjawab pertanyaan lain yang diajukan dan melimpahkannya ke Menteri Koordintor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"No comment. (Tanya ke) Pak Mahfud. Belum selesai kok," tukasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas BLBI melalui Keputusan Presiden No. 6/2021. Berdasarkan Keppres tersebut, satgas memiliki waktu sekitar 2,5 tahun sampai akhir 2023 untuk bekerja.

Pembentukan Satgas dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan SP3 terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih.

Penghentian penyidikan terhadap Sjamsul dan Itjih dimungkinkan karena terdakwa dalam perkara itu, yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syarfuddin Arsyad Temenggung, dibebaskan dari oleh Mahkamah Agung (MA) dan menyebut perbuatannya bukan tindak pidana.

Sebelumnya, Mahfud menyebut satgas akan menagih utang senilai Rp110 triliun dari 48 obligor. (OL-8)

BERITA TERKAIT