14 April 2021, 17:21 WIB

Reshuffle: Presiden Buruh Pastikan Tolak Masuk Kabinet


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani memastikan dirinya tidak akan bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Andi mengaku sempat ditawari jabatan sebagai wakil menteri pada sesi perombakan kabinet Desember tahun lalu.

Namun tawaran tersebut tidak ia terima. Ia merasa lebih nyaman dengan posisinya sebagai presiden komisaris PTPP dan presiden KSPSI.

"Sekarang pun sama. Konsistensi saya tidak berubah. Saya sudah menetapkan hati untuk tetap berada di luar kabinet. Saya merasa lebih nyaman dan bisa menyampaikan apapun kepada presiden," ujar Andi seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/4).

Ia pun meyakini bahwa kepala negara sudah mengambil keputusan terbaik terkait siapa saja sosok yang akan bergabung di Kabinet Indonesia Maju.

Selain membahas perombakan kabinet, dalam pertemuan tersebut, Andi juga mengemukakan dua tuntutan terkait THR.

Yang pertama, ia mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas pengawas tunjangan hari raya (THR) yang beranggotakan pemerintah, pelaku usaha dan buruh.

Menurutnya, keterlibatan semua pihak di dalam satgas akan menciptakan keseimbangan yang bisa mendorong seluruh perusahaan memberikan THR secara utuh, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Yang kedua, ia meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak THR karyawan secara utuh.

Pasalnya, masih ada perusahaan-perusahaan yang hingga saat ini belum melunasi THR 2020.

"Ada yang sampai sekarang masih menyicil. Harus ada ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kalau ada perusahaan yang tidak melakukan kewajiban dengan baik," tandasnya.

Wacana perombakan kabinet kembali mengemuka kala Presiden Joko Widodo akan mengubah nomenkltur kementerian. Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan disebut-sebut akan melebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Presiden Jokowi juga akan membentuk Kementerian Investasi. (OL-8)

BERITA TERKAIT