07 April 2021, 23:02 WIB

KIB Minta Jokowi Tak Diintervensi


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

ELEMEN pendukung Jokowi, Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) meminta semua pihak agar pemerintahan Jokowi jangan diganggu dengan isu sepela. Apalagi, isunya hanya berkaitan dengan partai politik yang sedang dilanda konflik internal.

Lantaran itu, Partai Demokrat AHY diminta fokus melakukan konsolidasi internal termasuk mempersiapkan upaya hukum di pengadilan dari pada mengganggu pemerintahan Jokowi untuk mengganti Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Rasanya tidak elok partai Demokratnya AHY ikut melakukan intervensi soal pergantian pembantunya Presiden, termasuk Jenderal (purn) Moeldoko. Ingat, pergantian menteri atau setingkatnya adalah hak prerogatif presiden," kata Ketua Umum KIB Reinhard Parapat, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/4/2021)

Menurut Taki sapaan akrabnya, semenjak prahara melanda partai berlambang Mercy itu terus melakukan serangan yang tidak jelas juntrungannya kepada pemerintahan Jokowi.

"Biarkan Presiden Jokowi fokus melayani masyarakat, apalagi di Indonesia sedang dilanda Covid-19 dan belakangan ini terjadi banjir bandang di NTT. Jangan kaitkan Jokowi dengan persoalan yang kami anggap hanya sampah seperti itu," ucap Taki.

Dijelaskan Taki, tudingan partai Demokratnya AHY yang dialamatkan pada pemerintah ikut merestui Jenderal (purn) Moeldoko melakukan KLB Partai Demokrat saja tidak benar.

"Sejak awal kami sudah katakan, bahwa Jokowi tidak ikut campur soal keterlibatan Jenderal (purn) Moeldoko dalam konflik partai Demokrat. Hal itu akhirnya terbukti Menkumham tidak meloloskan KLB Demokrat di Deli Serdang. Itu jelas tidak ada kaitannya dengan Pemerintahan Jokowi," ungkapnya.

Menurut Taki, partai Demokrat AHY jangan cengeng, sudah jelas ada akar masalah di internal, terutama ketidakpuasan kader-kader dan para pendiri!. Silahkan cari solusi yang bijak, jangan selalu mengkaitkan dengan pemerintahan Jokowi.

Taki menambahkan, poling yang dilakukan petinggi partai Demokrat untuk melakukan pergantian terhadap Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Kepala KSP merupakan tindakan yang tidak etis.

"Kurang kerjaan itu (poling). Harusnya mereka fokus saja mempersiapkan upaya hukum di pengadilan serta mencari uang pengganti jika gugatan partai Demokrat-nya Jenderal (Purn) Moeldoko dikabulkan," pungkas Taki. (OL-13)

Baca Juga: Ngabalin: Negara Berkomitmen Lindungi HAM dan Berpendapat

BERITA TERKAIT