17 February 2021, 13:17 WIB

Komisi IX DPR Siap Jadi Relawan Uji Klinis Fase 2 Vaknus


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

VAKSIN Nusantara (Vaknus) yang merupakan terobosan baru pembuatan vaksin di Indonesia dipastikan untuk diberikan kepada masyarakat aman setelah melakukan uji klinis fase 1 kepada lebih dari 30 relawan vaksin.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI pun bertolak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, Jawa Tengah, untuk mengecek progres Vaknus pada tahap uji klinis fase 2.

“Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan produksi dan penggunaan Obat dan Alat Kesehatan Dalam Negeri,  Komisi IX mendorong percepatan dalam pengembangan Vaksin Nusantara dan siap menjadi relawan uji klinis fase 2 Vaksin Nusantara,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades usai pertemuan dengan Dirut RS Kariadi beserta jajarannya di RS Kariadi, Semarang, Selasa (16/2).

Melki, sapaan akrabnya itu menjelaskan, berdasarkan keterangan dari tim peneliti, Vaknus aman untuk semua golongan, termasuk bagi warga yang memiliki komorbid dan anak-anak, karena tidak menimbulkan efek dan gejala apapun yang membahayakan.

“Hasil dari penelitian Vaksin Nusantara mampu menghasilkan daya tahan tubuh terhadap Covid-19. Meski begitu BPOM perlu segera mengecek hasil temuan dari ujin klinis fase 1 Vaksin Nusantara,” pinta politikus Fraksi Partai Golkar ini.

Melki menerangkan, seluruh lapisan masyarakat patut bersyukur vaksin Covid-19 ini dibuat secara personal dari hasil anak bangsa. Melki memastikan Komisi IX DPR RI akan mengawal pengembangan Vaknus tersebut.

Apabila data dari tim peneliti setelah dicek lebih lanjut oleh BPOM memenuhi ketentuan pembuatan vaksin yang aman dan berkhasiat, maka Bangsa Indonesia bisa merayakan dengan suka cita temuan ini.

“Pembuatan Vaksin Nusantara diharapkan bisa dikerjakan secepat mungkin. Dan kami meminta BPOM tidak hanya menunggu laporan dari setiap tahapan uji klinis, tetapi terlibat dan memastikan pembuatan Vaksin Nusantara dapat memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku guna menjaga keamanan dan reputasi dari vaksin,” tutup legislator dapil Nusa Tenggata Timur II itu. (RO/OL-09)

BERITA TERKAIT