19 January 2021, 19:45 WIB

Dukungan Advokat kepada Calon Kapolri Menguat


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

DEWAN Pengacara Nasional (DPN) Indonesia memuji kandidat Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang dipilih Presiden Joko Widodo, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Pasalnya Listyo memiliki sejumlah kelebihan yang semuanya dapat meningkatkan kinerja Korps Bhayangkara.

"DPN Indonesia mendukung Presiden Jokowi menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri yang reformis dan berintegritas. Dalam rangka mendukung penegakan hukum yang berkualitas di Tanah Air," ujar Presiden DPN Indonesia Faizal Hafied dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Menurut dia, DPN siap bekerja sama dengan Polri sebagai sesama penegak hukum. Sinergi ini merupakan amanat yang telah digariskan dalam Undang Undang Advokat.

Sebagai informasi, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri oleh DPR akan dilaksanakan besok, Rabu (20/1).

Di sisi lain, kata Faizal, DPN sangat serius ingin mencetak advokat andal dalam rangka penegakan hukum yang berkualitas. Kehadiran advokat bermutu diharapkan mampu melayani secara maksimal para pencari keadilan.

"Kami menilai bahwa sangat penting melahirkan advokat andal yang memiliki integritas tinggi,” tutur Faizal.

Advokat yang lahir dari rahim DPN diharapkan dapat menjalankan profesi sesuai dengan kapabilitas keilmuan. "Sehingga masyarakat pencari keadilan terpuaskan dengan pelayanan terbaik yang diberikan oleh advokat yang andal dan berintegritas tersebut,” tuturnya.

Selain itu, tambah dia, advokat yang andal serta berintegritas diharapkan tidak akan menyalahi kode etik profesi. Advokat yang seperti ini selalu berpijak pada hal-hal yang baik dan benar dalam profesinya.

Dalam mencetak advokat dengan kemampuan tersebut, tutur Faizal, DPN Indonesia menghadirkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang berkualitas dengan menghadirkan tokoh-tokoh hukum top di Indonesia.

DPN Indonesia dideklarasikan di Jakarta pada 30 November 2020 setelah mendapat pengesahan Surat Keputusan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM RI. (X-12)

BERITA TERKAIT