17 January 2021, 05:50 WIB

Sebagian RUU Tinggal Ketuk Palu


(Sru/P-2) | Politik dan Hukum

SETELAH menetapkan 33 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke Prolegnas RUU Prioritas 2021 bersama pemerintah, kini DPR mengebut pembahasan RUU tersebut, termasuk di antaranya, empat RUU yang disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat pembukaan masa sidang ketiga 2020-2021.

Keempat RUU yang disebut Puan meliputi revisi Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara, revisi UU tentang Landas Kontinen Indonesia, revisi RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States.

Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya, saat dihubungi, kemarin, menuturkan beberapa RUU yang dibahas sudah ada yang tinggal ketuk palu. Hal itu terjadi karena RUU tersebut tidak terlalu memakan waktu lama saat pembahasan.

"Ada beberapa yang tinggal ketuk palu saja, seperti RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi," sebut Willy.

Pembahasan sejumlah RUU yang krusial dan mendesak, lanjut Willy, juga sudah mulai dibahas sebelum penetapan prolegnas prioritas, yakni RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), RUU Pemilu, dan RUU Kebencanaan. RUU lainnya yang dibahas di setiap komisi, seluruhnya sedang dalam pembahasan yang diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu.

"Ada satu lagi yang baru dan memang cukup krusial, yaitu revisi RUU tentang Wabah. Ini dari pemerintah," imbuhnya.

Willy tidak menampik ada keterlambatan dalam penetapan prolegnas prioritas. Meski begitu, ia meyakini itu tidak menghambat kinerja DPR untuk menyelesaikan puluhan aturan perundang-undangan tersebut.

"Namun, memang tergantung pada per komisi karena harus efektif menggunakan waktu. Masa pandemi seperti ini waktu rapat juga dibatasi," ungkapnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, melalui keterangan tertulis, mengkritisi sikap DPR yang masih ngotot membahas RUU yang menuai penolakan dari beberapa fraksi. Catatan resmi dari fraksi yang menolak itu harus menjadi perhatian dan dibahas dalam rapat paripurna.

"Semestinya itu tidak perlu menjadi beban DPR dalam menjalankan fungsi legislasi tahun," ujarnya.

Penolakan pembahasan RUU yang dinilai kontroversial tersebut sejalan dengan keinginan publik. RUU Perlindungan Tokoh Agama, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum mendesak untuk segera dibahas.

"Keberatan dari beberapa fraksi itu harus menjadi perhatian karena itu termasuk dari suara publik," tukasnya. (Sru/P-2)

BERITA TERKAIT