17 January 2021, 05:15 WIB

Program Vaksinasi Berjalan Lancar


ATALYA PUSPA | Politik dan Hukum

KETUA Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas KIPI) Hindra Irawan Satari menegaskan program vaksinasi berjalan aman dan belum ada laporan KIPI serius yang terjadi. Presiden Joko Widodo menjadi salah satu penerima vaksin covid-19 perdana pada Rabu (13/1) yang kemudian disusul pelaksanaannya di sejumlah daerah.

“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI) serius yang terjadi," kata Hindra dalam keterangannya, kemarin.

Hindra mengatakan, KIPI merupakan dampak alamiah dari produk vaksin covid-19 Sinovac. Reaksi alamiah tersebut menimbulkan reaksi lokal di tempat suntikan berupa kemerahan, pegal, bahkan menimbulkan demam. "Namun, data menunjukkan gejala-gejala tadi jumlahnya kurang dari 1% dan bisa hilang dengan sendirinya," katanya.

Menurut Hindra, bila ada kejadian tidak diinginkan atau kejadian luar biasa pascaimunisasi, masyarakat harus melapor ke fasilitas kesehatan. Laporan nantinya akan dicatat dan ditindaklanjuti Komisi Daerah dan Komisi Nasional KIPI.

Terkait dengan banyaknya masyarakat yang masih khawatir dengan efek vaksin covid-19 seusai vaksinasi, Hindra menilai hal itu timbul karena ada berita tidak benar. Ia memastikan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) tidak mungkin memberikan izin penggunaan apabila vaksin terbukti tidak aman.

"Masyarakat sebetulnya tidak perlu khawatir dan jangan mudah percaya berita-berita hoaks yang beredar, terutama berita terkait dengan vaksin yang mampu berdampak serius," kata dia.

Sementara itu, Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan tenaga kesehatan yang menjadi sasaran program vaksinasi covid-19 dapat mengisikan data diri melalui chatbot Whatsapp di tautan bit.ly/vaksincovidRI atau nomor 081110500567.

"Tenaga kesehatan yang belum menerima pemberitahuan vaksinasi melalui SMS Peduli Covid dapat mengirimkan data melalui kanal itu dengan mengikuti langkah-langkah yang diarahkan dalam chatbot," jelasnya, kemarin.

 

Wewenang Kemenkes

Satgas Penanganan Covid-19 memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait lain merupakan pihak yang akan menjalankan program vaksinasi di Tanah Air.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa pihaknya merasa tidak perlu melibatkan pihak lain karena akan menghilangkan justifikasi program itu sendiri.

"Sejak awal Presiden mengatakan bahwa vaksin ditanggung pemerintah, gratis untuk masyarakat. Kalau ada pihak lain ikut terlibat, di mana letak justifikasinya dan kenapa perlu?" ujar Wiku, kemarin.

Menurutnya, karena seluruh biaya yang dibayarkan untuk membeli vaksin merupakan anggaran pemerintah, sudah semestinya pelaksanaannya juga ditangani pemerintah. Pemerintah merasa tidak perlu ada vaksinasi secara mandiri.

"Vaksinasi di-handle seluruhnya oleh pemerintah. Kementerian/lembaga dan BUMN yang terlibat dalam kebijakan dan implementasi sudah diatur," tandasnya.

Sebelumnya, KPK meminta pemerintah segera menyusun payung hukum pelaksanaan vaksinasi mandiri atau komersial.

Hal tersebut dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan karena tidak tertutup kemungkinan ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan vaksin covid-19 untuk mengeruk keuntungan. (Pra/X-10)

BERITA TERKAIT