14 January 2021, 21:53 WIB

Pemerintah sudah Terbuka tentang Proses Vaksinasi


Antara | Politik dan Hukum

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) dr Ardiansyah Bahar menilai pemerintah sudah terbuka dalam proses vaksinasi, termasuk dalam vaksinasi yang dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo dan para pejabat negara.

“Kita bisa melihat bersama proses penyuntikan yang ada, mulai dari vaksin masih dalam kemasan hingga disuntikkan ke Presiden. Tentu sangat kecil kemungkinan bila vaksin yang digunakan tersebut bukan Sinovac yang akan disuntikkan juga ke masyarakat,” kata Ardiansyah di Jakarta, Kamis (14/1).

Menurut dia, pemerintah tidak akan mungkin membohongi rakyat dalam vaksinasi covid-19, dan vaksin yang disuntikkan ke para pejabat negara dan masyarakat tidak akan berbeda.

Dalam proses vaksinasi kepada Presiden Jokowi dan para pejabat negara, kata dia, berlangsung sangat terbuka sehingga masyarakat bisa melihat secara jelas karena disiarkan secara langsung melalui televisi. Selain itu, proses vaksinasi perdana juga diikuti berbagai unsur masyarakat.

“Hal yang perlu kita pastikan adalah vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat benar aman, efektif, dan halal. Terkait ini telah dijawab oleh BPOM dan MUI,” tuturnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) sudah memastikan vaksin covid-19 Sinovac telah diuji coba tahap ketiga dan telah memenuhi standar keamanan yang disyaratkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sehingga vaksin Sinovac secara keseluruhan aman.

Baca juga: Baru 150 Ribu Tenaga Kesehatan yang Mendaftar Vaksinasi

Berdasarkan evaluasi khasiat, vaksin Sinovac sudah mampu membentuk antibodi di dalam tubuh dan mampu membunuh serta menetralkan virus korona baru di dalam tubuh.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sudah mengeluarkan fatwa kehalalan vaksin Sinovac dengan mempertimbangkan proses hasil audit LPPOM MUI.

Ardiansyah mengatakan untuk menilai keaslian vaksin bisa dengan melihat wadah, segel, label, hingga bentuk fisik vaksin.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Per Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) itu mengatakan banyaknya perdebatan di masyarakat terkait hal itu karena memang masyarakat belum familiar dengan vaksin Sinovac.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, masyarakat hendaknya mencari informasi terkait vaksin dari sumber yang jelas. “Baik itu dari tenaga kesehatan ataupun institusi yang berwenang,” tegas Ardiansyah. (R-3)

BERITA TERKAIT