05 January 2021, 21:49 WIB

Pemerintah Diminta Layangkan Protes soal Sea Glider di Selayar


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

TEMUAN sea glider di perairan Bonerate, Selayar, Sulawesi Selatan tidak boleh disepelekan. Pemerintah harus memastikan pihak pengguna dan peruntukannya guna melayangkan nota protes melalui kabel diplomasi.

"Jika negara maupun pihak penggunanya sudah diketahui, langkah yang harus ditempuh pemerintah pastinya adalah menggunakan saluran diplomatik. Itu untuk menyampaikan protes dan peringatan keras," kata Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi dalam keterangannya, Selasa (5/1).

Menurut dia, berbagai pihak menyatakan bahwa perangkat yang ditemukan seorang nelayan itu sangat mirip dengan yang dimiliki Tiongkok. Tentu saja ini sesuatu yang harus didalami dulu agar tidak sampai menimbulkan kesalahpahaman.

Namun yang jelas, kata dia, siapapun pemilik dan pengguna perangkat telah digunakan dengan tujuan buruk dan menjadi ancaman yang nyata bagi kedaulatan Indonesia. "Apalagi lokasi temuannya adalah di kawasan perairan teritorial kita," tegasnya.

Selanjutnya, Fahmi menilai pemerintah dan DPR juga harus segera mendiskusikan langkah yang mesti diambil untuk meningkatkan kemampuan menutup celah rawan ini. Caranya bisa dari aspek regulasi hingga kebutuhan perangkat deteksi dan penangkalnya.

Sementara itu TNI AL mengaku tengah menganalisa lebih lanjut temuan underwater sea glider yang ditemukan di Selayar, Sulawesi Selatan, 26 Desember 2020. Itu untuk memastikan pengguna berikut tujuan keberadaanya di perairan Indonesia.

"Tunggu 1 bulan lagi ya," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Julius Widjojono.

Menurut dia, proses analisa sea glider akan dilakukan Pusat Hidrografi Dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) bersama instansi terkait. Sejauh ini alat yang ditemukan nelayan Desa Majapahit itu disinyalir berfungsi untuk pengamatan dan pengambilan data bawah laut atau aseanografi.

Ia mengatakan benda yang dikendalikan jarak jauh atau nirawak ini belum dapat divonis untuk memata-matai Indonesia. Pasalnya, sea glider tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kapal perang maupun kapal selam.

"Merujuk pada konferensi pers Bapak Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono) sea glider untuk mendata aseanografi dan lain-lain dan tidak untuk mendeteksi kapal-kapa atas air, hanya untuk pendataan aseonografi," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menduga sea glider yang ditemukan nelayan di perairan Pulau Bonerate itu sebagai mata-mata. Bahkan Nurdin telah mengirim nota diplomatik sebagai komplain kepada Kedutaan Besar Tiongkok. (OL-8)

 

BERITA TERKAIT