03 December 2020, 02:40 WIB

Dilematis, Mengelola Perbatasan Saat Pandemi


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

PEMERINTAH mengalami dilema dalam upaya mencegah penyebaran pandemi covid-19 di semua wilayah perbatasan.

Di satu sisi, pemerintah harus mengawasi lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia untuk mencegah penularan virus. Namun, ada keharusan untuk menjaga distribusi logistik bagi kelangsungan hidup warga masyarakat.

“Dalam aturan internasional, setiap orang yang hidup di perbatasan bisa lalu lalang untuk bertahan hidup,” kata Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro dalam FGD Media Indonesia bertajuk ‘Kebijakan Wilayah Perbatasan dalam Penanganan Covid-19’ yang digelar secara daring, kemarin.

Suhajar mencontohkan akibat kebijakan lockdown yang dilakukan pemerintah Malaysia, sejumlah komoditas pangan tidak bisa masuk atau keluar dari Indonesia. Padahal kehidupan orang di wilayah perbatasan tersebut harus dilindungi kedua negara.

“Ini kasus baru. Oleh karena itu, langkah yang paling mungkin dilakukan dalam mengantisipasi penyebaran virus ini membawa orang yang melintas batas ke puskemas terdekat,” jelas Suhajar.

Untuk mengatasi problem di wilayah perbatasan ini, tambah Suhajar, peran kepala daerah dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan logistik bagi warga lokal.

Pemerintah saat ini terus mengoptimalkan peningkatan layanan di pos lintas batas negara (PLBN). Selain 7 PLBN yang ada, pemerintah tengah membangun 11 PLBN baru. Satu di antaranya sudah tuntas prosesnya.

“Seperti yang diminta Presiden, semua orang yang melintas batas akan dilayani dengan standar yang sama seperti di Bandara Soekarno Hatta,” tegas Suhajar.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah berharap pemerintah pusat memberikan insentif terhadap para penjaga perbatasan.

“Pandemi membuat beban hidup para penjaga perbatasan semakin berat. Apabila warga biasa mendapat kompensasi, seharusnya pegawai perbatasan juga memperolehnya agar ada keseimbangan,” uja Arif.

Sekda Pemprov Kalimantan Utara Suriansyah menambahkan pihaknya juga berharap pemerintah pusat menambah anggaran untuk mengurus wilayah perbatasan.

“Pelayanan petugas terhadap orang yang melintas di perbatasan bisa semakin optimal.” (Che/X-3)

BERITA TERKAIT