02 December 2020, 02:50 WIB

DPR Merespons Dinamika Publik


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

APA fokus utama Baleg dalam penyusunan Prolegnas 2021?

Kita memprioritaskan RUU 2020. Jadi, yang sudah masuk Prolegnas Prioritas 2020 akan dimasukkan kembali di Prolegnas 2021, kecuali yang sudah tidak disepakati seperti RUU Bank Indonesia (BI), (RUU) Ketahanan Keluarga yang mayori tas fraksi tidak menghendaki. Kemudian RUU KUHP dan Pema syarakatan meskipun carry over, kita sepakat juga tidak masuk Prolegnas 2021.

 

Progres RUU yang tertunda di 2020 sampai di mana?

Sudah memasuki pembahasan dan harmonisasi. Akan dilanjutkan tahapannya di Prolegnas 2021.

 

Bagaimana nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)?

RUU PKS diajukan kembali untuk 2021, tinggal kesepakatan pleno seperti apa. Akan tetapi, kalau melihat kecenderungannya, semua fraksi tidak ada yang menolak.

Meskipun ada, itu lebih kepada harapan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama terkait dengan peraturan di RUU ini.

 

Apakah ada usul mengenai omnibus law lain yang akan dibahas di Prolegnas 2021?

Ada, omnibus law terkait sektor penguatan keuangan itu yang di ajukan Komisi XI. Di dalamnya dibahas OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI, dan sektor keuangan lainnya.

 

Bagaimana seleksi dari RUU di Prolegnas 2021, apakah melibatkan publik?

Semua yang masuk RUU itu harus didahului naskah akademik dan RUU-nya untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021. Tinggal yang mengusulkan itu yang menyiapkan naskah akademiknya.

 

Dari 60-an RUU, saat ini mengerucut akan menjadi 36 RUU, apakah itu sudah final?

Terkait dengan apakah penyusunan, itu tetap mengutamakan 2020 dan usul baru pun kita tampung untuk merespons dinamika di masyarakat dan mengikuti perkembangan dan aspirasi masyarakat.

 

Apa saja RUU yang dijagokan DPR untuk masuk prolegnas dan selesai di 2021, apakah itu berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi dan penanggulangan covid-19?

Ya, mungkin omnibus law penguatan sektor ketahanan dan usul pemerintah RUU terkait dengan wabah yang masuk prioritas 2021. Keduanya hasil diskusi kesepakatan dan urgensinya juga karena ada usul. (Cah/P-2)

BERITA TERKAIT