27 November 2020, 16:17 WIB

Munas X MUI Minta Pemerintah Tegakkan Hukum tanpa Diskriminatif


Faustinus Nua | Politik dan Hukum

MUSYAWARAH Nasional X Majelis Ulama Indonesia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menegakkan hukum secara tegas dan istiqamah agar dapat diwujudkan keadilan dan tegaknya kebenaran. Penegakan hukum yang diskriminatif dan tebang pilih dianggap hanya akan mengecewakan dan membuat masyarakat apatis dan kurang menghargai aparat dan lembaga penegak hukum dan pemerintah.

"Hal ini dapat berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan," kata Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Amany Lubis dalam keterangan resmi mengenai salah satu rekomendasi Munas X MUI yang tertuang dalam Taujihat Jakarta, Jumat (27/11). Sejumlah rekomendasi internal dan eksternal tersebut diterbitkan pada Sidang Pleno Munas X MUI, Kamis malam (26/11).

Rekomendasi internal lain terkait kehidupan politik bangsa. MUI juga mendorong agar pemerintah mampu menciptakan dunia politik yang mengedepankan etika dan moral. Orientasinya juga pada aspirasi masyarakat untuk tercapainya kehidupan politik yang demokratis, nomokratis, beretika, dan bermoral.

Selain itu, menyikapi terus meningkatnya angka penyebaran virus korona yang masih tinggi, MUI berharap seluruh masyarakat agar menetapkan protokol kesehatan secara ketat dan istiqomah dengan tetap bertawakal kepada Allah, serta mendukung sepenuhnya kepada pemerintah untuk bisa menemukan vaksin covid-19 yang halal untuk diberikan kepada masyarakat. "Setiap lembaga pemerintah dan komponen masyarakat juga diharapkan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam upaya mengatasi dampak negatif covid-19, terutama di bidang perekonomian masyarakat," jelasnya.

Dalam dunia pendidikan, lanjut Amany, penyelenggaraan pendidikan di tengah wabah covid-19 hendaknya mampu memadukan secara tepat dan serasi antara kebutuhan mendapat ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan kebutuhan. Tujuannya, semua anak didik tetap sehat dan terlindungi dari virus covid-19.

MUI juga mendorong agar setiap elemen bangsa kembali kepada khittah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 di semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. "Termasuk dalam tatanan beragama, penerapan paradigma Islam wasathiyah dalam kehidupan umat Islam, kehidupan masyarakat, dan berbangsa dianggap perlu untuk mewujudkan tatanan yang harmonis, damai, toleran, dan tertib," imbuhnya.

Sementara itu, rekomendasi yang terkait dunia internasional, dalam konteks global masih didapati perlakuan terhadap umat Islam yang diskriminatif dan tidak sesuai demokrasi, HAM, dan keadilan di berbagai belahan dunia, termasuk di beberapa negara di Asia dan Eropa. Dalam hal ini, menjadi penting bagi MUI untuk mengambil peran dalam mengingatkan kembali para pimpinan negara-negara yang selama ini dipandang belum menerapkan persamaan dan keadilan bagi warganya yang beragama Islam. "Agar mampu memperlakukan warga muslimnya secara tepat, proporsional, serta sesuai demokrasi, hukum, dan HAM," tutupnya. (OL-14)

BERITA TERKAIT