23 November 2020, 23:40 WIB

Kerja Sama di Laut Natuna dengan Tiongkok bisa Untungkan RI


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

PEMERINTAH RI diimbau untuk mempertimbangkan tawaran kerja sama bilateral dari pemerintah China soal laut Natuna Utara.

Perjanjian itu dianggap perlu dipertimbangkan untuk bisa melakukan penguatan pemanfaatan ekonomi di laut Natuna Utara sembari mengurangi ketegangan bagi kedua negara.

"China maunya satu per satu perjanjiannya dibuat oleh negara-negara ASEAN secara bilateral, tapi ASEAN maunya diwakili ASEAN, jadi itu belum ketemu masih berproses. Kalau kita tidak ingin terus terjadi ketegangan, mungkin tawaran China untuk bilaeral bisa kita pikirkan," ujar Direktur National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, dalam program Jurnalis on Duty Media Indonesia, Senin, (23/11).

Siswanto mengatakan bahwa perjanjian bilateral dapat dilakukan kalau mau melakukan penyelesaian masalah dengan China di laut Natuna Utara dilakukan secara terpisah antara ekonomi dan kedaulatan.

"Ada soal kedaulatan dan ekonomi, kita suka bergesekan dengan China  di soal kedaulatan. Tetapi di sisi lain kita berhubungan dagang ekonomi yang erat. Jadi ada dua hal, mana yang mau diselesaikan. Menurut saya yang soal kedaulatan panjang ceritanya dan sangat bisa dipahami, tapi kalau soal ekonomi kita bisa berunding," ujar Siswanto.

Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Aan Kurnia, mengatakan bahwa usul tersebut merupakan hal yang bukan tidak mungkin dilakukan. Terutama karena saat ini Indonesia memang tengah berupaya maksimal untuk menghidupkan kegiatan ekonomi di laut Natuna Utara.

"Meski perlu ada kajian lebih lanjut terlebih dulu, mengapa tidak masukan itu dilakukan demi pemanfaatan kegiatan ekonomi ke depannya nanti," tandasnya. (OL-8)

 

BERITA TERKAIT