18 November 2020, 04:10 WIB

NasDem Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas 2021


Putra Ananda | Politik dan Hukum

FRAKSI Partai NasDem terus mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masuk dalam Prolegnas 2021 untuk kemudian menjadi jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Hal tersebut dikatakan anggota Komisi III DPR Taufik Basari saat rapat Panja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. “Kami memprioritaskan RUU PKS untuk masuk Prolegnas 2021. Kajian mengenai soal prioritas RUU ini tidak hanya prioritas oleh DPR dan pemerintah, tapi juga prioritas bagi publik,” jelasnya,

Menurut Taufik, RUU PKS menjadi harapan publik dan menjadi perhatian selama ini untuk menciptakan perlindungan kepada kelompok rentan.

Peraturan tersebut akan menjadi bukti bahwa setiap warga negara khususnya kelompok rentan mendapatkan perhatian lebih dari negara.

“Ini menjadi harapan dan perhatian publik yang sangat tinggi, yang menjadi perlindungan kepada kelompok rentan. Yang nantinya akan mendapatkan perhatian lebih dari negara kepada kelompok rentan ini,” tegasnya.

Taufik juga mengkritisi setiap usulan prolegnas untuk selalu menaati dan memenuhi unsur penting, yakni naskah akademik dan draf RUU.

“Kami akan tanyakan ke komisi-komisi kepastian soal usulan ini. Setiap usulan RUU Prolegnas 2021 harus dicek lagi naskah akademik dan draf RUU agar kita konsisten. Maka harus pastikan lagi biar semua bisa berjalan sesuai aturan,’’ imbuhnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menambahkan Baleg telah menginventarisasi sebanyak 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan masuk Prolegnas Prioritas 2021.

‘’Rapat Baleg tadi baru pemaparan dari tim ahli baleg, keputusan RUU mana saja yang masuk Prolegnas Prioritas akan dilakukan besok (hari ini),’’kata Willy

Dia menjelaskan, rapat panitia kerja penyusunan Prolegnas 2021 baru mendengarkan pemaparan tim ahli baleg terkait RUU yang akan masuk dalam Prolegnas 2021.

Dari paparan tersebut terdapat 37 RUU yang kemungkinan akan masuk Prolegnas 2021, terdiri dari 27 RUU usulan DPR, 9 RUU usulan pemerintah, dan satu RUU usulan DPD RI.

‘’Jadi 37 RUU itu setelah kami melakukan evaluasi Prolegnas 2020 yang lalu. Kalau diskusi serta koordinasi dan pemerintah, kami lakukan, namun keputusan terkait Prolegnas 2021 akan dilakukan besok.’’

Willy mengatakan Baleg DPR mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah untuk mengambil keputusan terkait Prolegnas 2021 hari ini. (Uta/Sru/Ant/P-1)

BERITA TERKAIT