16 November 2020, 02:55 WIB

Pemekaran Harus Hormati Hak Dasar OAP


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

APAKAH pemekaran provinsi tanpa melibatkan masyarakat Papua ini tidak melanggar Undang-Undang Otsus?

Sebenarnya agak sulit jika sekarang ingin menerapkan UU Otsus secara konsisten terkait dengan pemekaran Provinsi Papua. Toh, kita sudah menyaksikan preseden saat Provinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi Papua dan Papua Barat pada 2003 yang dilakukan pemerintah pusat secara sepihak. Selain itu, pemerintah pusat melihat ada keinginan dari sebagian masyarakat Papua yang kita belum tahu berapa banyak yang menginginkan adanya pemekaran.

Apalagi sekarang pemerintah pusat juga mempunyai alasan pemekaran bisa meningkatkan keamanan di wilayah Papua.

 

Mengenai argumen kalau pemekaran bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Apakah alasan itu bisa diterima?

Justru saya melihat alasan ini sangat mudah untuk dibantah. Pemekaran di Papua tidak serta-merta sebagai langkah mujarab untuk perbaikan kesejahteraan apalagi meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) seperti yang banyak digadanggadangkan.

Bahkan, kita di Papua menyaksikan sendiri Kabupaten Nduga yang merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran, justru IPM-nya terendah di dunia.

 

Kelihatannya pemerintah pusat tetap ngotot ingin memekarkan Papua dengan atau tanpa persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). Bagaimana tanggapan Anda?

Kalaupun pemerintah pusat dan sebagian elite di Papua tetap memaksakan pemekaran, harus ada jaminan untuk melindungi hak orang asli Papua (OAP).

Selama berlangsungnya Otsus, eksistensi mereka semakin tersingkir oleh pendatang. Alternatif pertama yang harus dilakukan pemerintah, yaitu melindungi hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk larangan untuk menjual tanah.

 

Apakah pemekaran ini bisa mengatasi masalah keamanan di Papua?

Menurut saya, alasan ini sangat tidak relevan. Kita kan tahu ketika pemerintah memekarkan Papua menjadi Papua dan Papua Barat, alasan yang digunakan ialah mengatasi keamanan.

Namun, apa hasilnya? Justru kalau ingin mengatasi persoalan keamanan di Papua, ya dengan cara menghormati hak dasar OAP yang selama ini diabaikan. (Che/P-5)

BERITA TERKAIT