17 September 2020, 19:28 WIB

Catut Nama KPK, Pemerasan Banyak Terjadi Saat Pilkada


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta masyarakat mewaspadai modus penipuan dan pemerasan yang digunakan pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan komisi antirasywah. 

KPK mengingatkan modus pencatutan tersebut berpotensi makin banyak pada momen Pilkada Serentak dan pandemi covid-19 saat ini.

"Saya mengimbau kepada pemerintah daerah, BUMD, pihak swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu waspada, berhati-hati dengan pihak-pihak yang menawarkan bantuan apalagi mengancam dengan mengaku sebagai KPK," ucap Firli melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (17/9).

Beberapa waktu terakhir, jelas Firli, KPK kerap menerima laporan dan informasi terkait pemerasan yang dilakukan pihak-pihak tertentu dengan yang mencatut nama KPK. 

Laporan itu berasal dari sejumlah daerah seperti di Bengkulu pada Januari lalu serta di Bireuen dan Aceh pada Juli lalu. Laporan terbaru terjadi di Ciamis, Jawa Barat pada Agustus lalu.

Salah satu modus pencatutan itu dengan klaim dapat membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang merupakan syarat pencalonan bagi calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020. 

Modus pencatutan tersebut meminta imbalan sejumlah uang dan menjanjikan calon kepala daerah tak akan diperiksa hartanya.

Padahal, ujar Firli, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020, penyampaian LHKPN dilaksanakan secara daring dan tidak ada biaya sama sekali.

"KPK mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kerja KPK di Banten dan Jawa Barat, menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah, sekaligus mendapatkan tanda terimanya," ujarnya.

Di tempat lain, Firli mengatakan ada modus pemerasan menakut-nakuti pihak swasta dan pemda yang diduga bermain proyek dan dana hibah. Namun, kata Firli, sebagian berani melaporkan ke ke KPK dan polisi hingga akhirnya para pelaku pun ditangkap. Firli pun mendorong agar para korban pemerasan melapor ke KPK atau kepolisian.

Untuk mengantisipasinya, Firli mengatakan KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan Korupsi intensif melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi covid-19. Firli menegaskan KPK tak mempunyai kantor kantor cabang sehingga pihak-pihak yang mencatut nama KPK merupakan tindakan ilegal.

"Mudah-mudahan langkah ini dapat membatalkan niat serta aksi KPK gadungan, dan yang paling penting dapat menjadi imun antikorupsi bagi aparatur pemerintah di daerah agar tidak tergoda bisikan jahat untuk berperilaku koruptif," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT