16 September 2020, 09:13 WIB

KPK Sita Aset Rp3 Miliar Terkait Pencucian Uang Mustafa Kamal


Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 meter persegi di Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba, Sumatra Selatan. Aset senilai Rp3 miliar itu berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasha.

"Tim penyidik KPK bersama dengan satuan tugas pengelola barang bukti (PBB) KPK, Senin (14/9), melakukan penyitaan dan pemasangan plang tanda penyitaan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (16/9).

Ali menjelaskan, tanah dan bangunan tersebut merupakan aset milik PT Musi Karya Perkasa dengan surat hak milik Nomor 00281 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan. Syamsu masih memiliki ikatan keluarga dengan Mustafa. Tanah ini dibeli Mustafa pada 2015. Dia membangun mess, kantor, pagar beserta fasilitas di atas lahan tersebut.

Baca juga: KPK: Jangan Kotori Pilkada dengan Praktik Suap dan Korupsi

Pembangunan fasilitas itu guna mendukung kegiatan usaha AMP-Hotmix PT Musi Karya Perkasa. Perusahaan itu mengerjakan proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin pada 2015.

Selain itu, penyidik juga memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Banyuasin Erdian Syahri. Pemeriksaan yang dilakukan di Polres Musi Banyuasin itu penyidik menyita sejumlah dokumen dari Erdian.

Materi pemeriksaan terkait kronologis dan legalitas pendirian PT Musi Karya Perkasa. Mustafa diduga ikut campur tangan dalam operasional perusahaan tersebut.

"Karena diduga perusahaan sengaja ini dioperasionalkan oleh tersangka dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya," ujar Ali.

Mustafa dijerat Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus pencucian uang merupakan pengembangan dua perkara yang menyeret Mustafa sebagai tersangka.

Mustafa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

Mustofa diduga menerima sekitar Rp2,9 miliar terkait pengurusan IPPR dan IMB pada Juni 2015. Uang diterima dari Tower Bersama Group Rp2,35 miliar dan PT Protelindo Rp550 juta.

Mustafa juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi atas sejumlah proyek di Pemkab Mojokerto. Bupati Mojokerto dua periode itu disinyalir menerima Rp34 miliar dari rekanan pelaksana proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas, SKPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD-SMA. (OL-1)

BERITA TERKAIT