11 September 2020, 02:45 WIB

Menkopolhukam: Kejaksan Terlecut Buktikan Diri


FACHRI AUDHIA HAFIEZ | Politik dan Hukum

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, tak mempermasalahkan adanya dorongan publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih perkara yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu justru menguatkan kinerja penegak hukum.

"Kalau orang mengatakan 'ayo KPK masuk' gitu kan. Kejagung tertantang untuk mengatakan 'saya akan membuktikan bahwa saya bisa'," kata Mahfud dalam program Newsmaker yang dipandu Direktur Utama Lampung Post Abdul Kohar, kemarin.

Mahfud mengatakan, pengambilalihan perkara tidak bisa sembarangan. Selama penegak hukum itu tidak melakukan suatu kesalahan, perkara masih bisa dilanjutkan untuk ditangani. "Karena Kejagung sebenarnya tidak ada sesuatu yang fatal kesalahan di situ, semuanya berjalan," ujar Mahfud.

Desakan untuk mengambilalih kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejagung ke KPK sempat menguat di kalangan publik. Ambil alih kasus itu dinilai untuk menjaga objektivitas penanganan perkara.

Mahfud menilai, KPK cukup dilibatkan dalam kegiatan ekspose perkara. Giat melibatkan Lembaga Antirasuah itu untuk memastikan bahwa penanganan perkara oleh Kejagung sesuai koridor.

"KPK diundang sudah benar apa enggak, mana yang kurang dan seterusnya. Itu sudah bagus, tidak ada yang disembunyikan. Saya dengar Kejagung ingin membuktikan bahwa 'kami bekerja benar' itu," ujar Mahfud. (Medcom.id/OL-4)

BERITA TERKAIT