08 September 2020, 14:15 WIB

Jaga Netralitas ASN dalam Pilkada, Menpan-RB Siapkan SKB


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

METERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menjamin netralitas birokrasi dalam Pilkada Serentak 2020. SKB akan menjadi pedoman bagi instansi pemerintahan dalam menjaga netralitas dan pengawasan terhadap ASN.

"Untuk menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020, Kemenpan-RB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN, dan Bawaslu telah menyiapkan SKB tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020," ungkap Tjahjo melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9).

Baca juga: Tak ada Tawar Menawar Protokol Kesehatan, Termasuk dalam Pilkada

Tjahjo mengatakan penandatanganan SKB tersebut akan dilakukan pada Kamis (10/9) lusa. Ia mengungkapkan SKB tersebut diperlukan untuk menjaga netralitas ASN.

Diakuinya, pada setiap pelaksanaan Pilkada permasalahan netralitas ASN selalu muncul ke permukaan. Pilkada Serentak 2020 nanti juga dapat membuka peluang munculnya pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Melalui SKB tersebut, Tjahjo mengatakan negara tidak mencabut hak ASN sebagai pemilih. Namun untuk menjaga agar ASN tetap netral maka perlu dilakukan pengaturan agar keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak melanggar azas netralitas.

"Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," ujar Tjahjo.

Tjahjo membeberkan tujuan penetapan SKB sebagai pedoman dalam menjaga netralitas ASN. SKB juga diharapkan membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas ASN. SKB juga diharapkan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.

"Pedoman tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis, termasuk juga bagaimana meminimalisasi praktik kesewenang-wenangan PPK sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN. Sehingga, dapat menjamin manajemen ASN berlandaskan sistem merit," tukas Tjahjo. (OL-6)
 

BERITA TERKAIT