08 September 2020, 10:36 WIB

Jika Abai Protokol Kesehatan, Pelantikan KepalaDaerah Bisa Ditunda


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

DIREKTR Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menjelaskan landasan hukum yang bisa digunakan sebagai sanksi bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih yang terbukti melakukan pelanggaran selama proses proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Salah satunya abai dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Akmal, ada aturan yang bisa digunakan antara lain Undang-Undang No. 23/ 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Di sana, terangnya, tercantum berbagai sanksi bagi kepala daerah yang melanggar aturan perundangan. Selain itu, imbuhnya, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Baca juga: KPK Minta Cakada tidak Remehkan Pemantauan Korupsi Saat Pilkada

"Terkait penundaan pelantikan, kita juga bisa gunakan PP No 12 /2017. Bahkan jika memang ini (penundaan pelantikan) pilihan politik yang harus dilaksanakan, bisa kita siapkan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait hal ini," ucap Akmal ketika dihubungi, Selasa (8/9).

Seusai rapat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi penyelenggaraan pendaftaran bakal calon kepala daerah pilkada 2020 yang diwarnai sejumlah pelanggaran penerapan protokol kesehatan, Kemendagri mengusulkan salah satu opsi bentuk sanksi terhadap para pelanggar yakni pasangan calon yang menang akan ditunda pelantikannya dan diwajibkan mengikuti pelatihan kepatuhan terhadap aturan perundangan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Akmal mengatakan penundaan pelantikan masih menjadi opsi.

"Tapi kita tetap mengedepankan pendekatan persuasif," tukasnya.

Sementara itu, Bawaslu menemukan sebanyak 243 bakal pasangan calon (bapaslon) yang diduga melanggar protokol kesehatan covid-19 selama masa pendaftaran calon Pilkada 2020. Tahapan pendaftaraan calon berlangsung selama tiga hari sejak Jumat (3/9) hingga Minggu (6/9) pukul 24.00.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan jajaran Bawaslu daerah menemukan dugaan pelanggaran tersebut ketika melakukan pengawasan melekat tahapan pendaftaran calon.

Rincian dugaan pelanggaran itu dilakukan sebanyak 141 bapaslon melanggar protokol kesehatan pada hari pertama dan 102 Bapaslon melanggar di hari kedua. (OL-1)

BERITA TERKAIT