03 September 2020, 21:37 WIB

DPR Desak Pelibatan BNPB dalam Revisi UU Bencana


Antara | Politik dan Hukum

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mempertanyakan Surat Presiden tentang Panitia Kerja Pemerintah untuk Membahas Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang tidak menyebutkan keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 
"Dalam Surat Presiden, disebutkan wakil pemerintah adalah Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia," kata Ace dalam rapat kerja dengan Kepala BNPB Doni Monardo di Jakarta, hari ini.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan Komisi VIII DPR ingin BNPB juga dilibatkan dalam panitia kerja membahas perubahan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Hal itu penting karena yang paling berperan dalam penanggulangan bencana adalah BNPB.

Yang juga membuat kaget, kata Ace, daftar inventaris masalah pemerintah terhadap perubahan Undang-Undang Penanggulangan Bencana sama sekali tidak menyebutkan BNPB. Hal itu berbeda dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang memang menyebutkan BNPB secara gamblang.
 
"Daftar inventaris masalah DPR ingin memperkuat BNPB melalui regulasi, pelibatan TNI/Polri, dan dukungan anggaran. Mengapa daftar inventaris masalah versi pemerintah seperti ingin menghapus BNPB," tuturnya.

Ace mengatakan akan memperdalam kembali hal itu dengan wakil pemerintah berdasarkan Surat Presiden yang sudah dikirimkan kepada DPR. Dia ingin tahu sampai sejauh mana BNPB dilibatkan dalam penyusunan daftar inventaris masalah versi pemerintah tersebut.
 
"Itu penting. Kami saja berdebat membahas daftar inventaris masalah karena berniat memperkuat BNPB. Mungkin dari BNPB mempersiapkan tim, tetapi tidak akan bisa masuk dalam panitia kerja karena tidak disebutkan dalam Surat Presiden," katanya.(OL-4)

BERITA TERKAIT