03 September 2020, 12:23 WIB

Pemerintah Pakai Influencer, Pakar: Enggak Apa-apa


Tri Subarkah | Politik dan Hukum

PEMANFAATAN influencer oleh pemerintahan dipandang sebagai hal yang lazim. Hal tersebut sudah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum media sosial hadir.

"Menurut saya sah-sah saja, enggak apa-apa. Agak aneh kalau pemerintah tidak menggunakan media sosial (medsos) untuk menjelaskan program-program mereka," kata pakar politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan saat dihubungi mediaindonesia.com, Kamis (3/9).

"Sekarang ada dunia baru yang berkembang, yaitu medsos. Medsos menjadi salah satu media untuk menjelaskan atau menyosialisasikan program-program pemerintah. Siapa? Tentu kelompok yang bisa didengar yaitu influencer," sambungnya.

Baca juga: Influencer 72 Miliar

Djayadi menerangkan program-program pemerintah perlu disosialisasikan agar masyarakat tidak salah mengerti. Oleh sebab itu, media hadir sebagai penyampai pesan. Ia menampik penggunaan jasa influencer menunjukkan kemampuan komunikasi publik pemerintah lemah.

"Itu (influencer) kan bagian dari komunikasi publik. Sebelum ada medsos, komunikasi pemerintah disalurkan lewat TV, koran, radio. Sekarang media sosial karakternya beda, komunikasinya dua arah, semua orang bisa berekspresi di situ," jelas Djayadi.

Baca juga: Promosikan Indonesia, Pemerintah Siapkan Rp75 M untuk Influencer

Ia menjelaskan peran pemengaruh tidak terkait dengan kesadaran atau pengetahuan publik yang rendah. Bahkan, sambungnya, di negara maju sekalipun pemengaruh tetap diperlukan.

"Di manapun, mau negara yang maju, perlu penjelasan. Perlu dijelasin kepada publik, tidak semua langsung mengerti," ujarnya.

Baca juga: KPK Telusuri Anggaran Influencer

Namun, kata dia, jasa influencer yang dilakukan pemerintah tidak boleh untuk memfitnah kelompok yang kritis. Menurut Djayadi, perdebatan yang produktif tetap diperlukan dalam masyarakat.

"Yang enggak boleh itu untuk memfitnah orang yang mengkritik pemerintah, untuk mem-bully, mengintimidasi, membungkam orang-orang yang di medsos dianggap antipemerintah," tandasnya.

Baca juga: Anggaran Dihapus, Pemprov DKI Tetap Libatkan Influencer

Juru Bicara Presiden Fadjorel Rachman menyebut influencer sebagai aktor digital menjadi keniscayaan bagi perkembangan masyarakat dan transformasi digital. Mereka dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah kepada seluruh masyarakat.

"Oleh karenanya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital. Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi," ujarnya.

Baca juga: Influencer bukan Sebar Informasi Keliru

Sebelumnya, Staf Ahli Kemenkominfo Henri Subiakto dalam sebuah program televisi menyebut nama Yosi Mokalu sebagai orang yang melatih influencer melalui program Siberkreasi.

Sekretaris Jenderal Kemkominfo Rosarita Niken Widiastuti memastikan Ketua Siberkreasi Yosi Mokalu tidak berkantor di Kemkominfo.

Menurut Niken, tidak ada kantor Siberkreasi di Kemkominfo, namun yang ada hanya Sekretariat. "Yang ada di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) hanya Sekretariat. Mengingat begitu banyaknya program, perlu ada Sekretariat. Sehingga kalau tadi dibilang pak Yosi Mokalu, itu sama sekali tidak berkantor di Kemkominfo hanya Sekretariat yang beroperasi secara administrasi," kata Niken.

Niken mengatakan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk operasional Siberkreasi sebesar Rp9,1 Miliar dalam satu tahun.

Niken menjelaskan Siberkreasi adalah salah satu program kerja Ditjen Aptika untuk mengajak masyarakat lebih melek digital dengan cara penggunaan medsos untuk hal-hal yang produktif.

"Misalnya untuk UMKM, nelayan, petani go online, dan juga digital parenting. Di mana kami juga menggerakkan lebih dari 100 komunitas di dalam Siberkreasi itu atau lebih dari 190.000 orang," kata Niken. (Ant/X-15)

BERITA TERKAIT