01 September 2020, 22:57 WIB

Ini Catatan Fraksi Golkar soal RUU Perlindungan Data Pribadi


Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum

FRAKSI Partai DPR RI membacakan pandangan fraksinya terkait dengan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi dalam persidangan hari ini, Selasa (01/9). Dalam pandangannya, Fraksi Partai Golkar yang setuju pembahasan RUU PDP dilakukan pada tahap lanjutan memberikan sejumlah catatan.

”Pertama tentu saja kami Partai Golkar menyetujui pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi pada tingkat lebih lanjut, mengingat RUU ini telah menjadi kebutuhan hukum masyarakat. Sebagaimana kita ketahui jumlah kasus penyalahgunaan data pribadi mulai dari kebocoran, penipuan serta penjualan data pribadi juga dirasakan meningkat frekuensinya,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani di Jakarta, Selasa (1/9).

Selain itu, lanjut Christina, adanya legislasi primer mengenai pelindungan data pribadi juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai pusat data global di masa mendatang.

“Termasuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi terpercaya dan mendorong perkembangan ekonomi digital,” kata Christina.

Baca juga : DPR Baru Tuntaskan 6 dari 248 RUU Prolegnas

Namun demikian Wakil Sekjen DPP Partai Golkar tersebut menegaskan, Partai Golkar memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU.

Diantaranya terkait kewajiban dan tanggung jawab pengelola data agar diatur dengan tegas; lalu soal ditunjuk atau dibentuknya institusi guna memastikan efektivitas implementasi baik bagi individu, korporasi maupun badan publik.

"Perlu adanya pengaturan yang tegas menyangkut jenis-jenis data baik data bersifat umum maupun spesifik dan sanksi tegas atas pelanggaran bagi semua pihak serta partisipasi masyarakat yang lebih luas. Ini kita pastikan akan kita dorong sehingga UU ini betul-betul membawa dampak postif bagi bangsa dan Negara kita,” pungkas Christina. (OL-7)

BERITA TERKAIT