31 August 2020, 19:52 WIB

Istana Bela Keterlibatan Influencer dalam Program Pemerintah


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

JURU Bicara Presiden Fadjroel Rachman membela keberadaan para pemengaruh (influencer) dalam sejumlah program-program prioritas pemerintah.

Menurutnya, keberadaan influencer merupakan keniscayaan dalam transformasi digital serta demokrasi digital di Tanah Air. Influencer dinilai berperan penting dalam demokrasi digital yang kini tengah berkembang.

"Para aktor digital sebagai key opinion leaders merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital. Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga," ungkap Fadjroel melalui keterangan tertulis, Senin (31/8).

Fadjroel menyebutkan demokrasi digital saat ini memungkinkan komunikasi yang partisipatif dari publik. Hal itu berbeda dari kondisi sebelumnya ketika komunikasi kebijakan publik bersifat top-down.

Menurutnya, para aktor digital di banyak negara demokrasi aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik. Sebab itu, kata Fadjroel, peranan para aktor digital termasuk influencer merupakan keniscayaan dari proses transformasi digital.

"Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik," ucap Fajdroel.

Terkait hal itu, Fadjroel mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyatakan Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital. Karena itu, imbuhnya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital.

"Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi. Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," tandasnya.

Seperti diberitakan, isu seputar influencer belakangan ini ramai dibahas. Sebagian kalangan menyoroti penggunaan jasa pemengaruh media sosial oleh lembaga pemerintah dalam komunikasi kebijakan maupun sosialisasi program.

Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, menemukan pemerintah pusat mengucurkan dana Rp90,45 miliar untuk influencer sejak 2014..Temuan itu didapat dari hasil penyisiran pengadaan barang dan jasa dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Peneliti ICW Egi Primayogha menuding penggunaan jasa influencer tersebut mengesankan seolah-olah pemerintah tidak yakin dengan kebijakannya. (OL-8)

BERITA TERKAIT