25 August 2020, 23:02 WIB

RUU PKS Keluar dari Prolegnas,Masyarakat Sipil Suarakan Kekecewaan


Suryani Wandari Putri Pertiwi | Politik dan Hukum

RANCANGAN Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diusulkan pemerintah sejak 2016 resmi dihapuskan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Padahal menurut Ahli hukum dan gender Universitas Indonesia Lidwina Inge Nurtjahjo, sudah waktunya kekerasan seksual dibuatkan RUU tersendiri karena  modus pelecehan dan kekerasan seksual sudah berkembang.

Ia pun mengatakan, jika masalah ini berada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentu akan menjadi bagian kecil dengan pembahasan yang terbatas.

"Kekerasan sexsual begitu luasnya sehingga kalau dimasukan ke KUHP akan menjadi bagian kecil dan terbatas, apalagi kalau masuk pada susila yang indah yang berkaitan dengan patut atau tidak. ini jelas-jelas tidak patut, keras pula, kasar pula," kata Inge dalam tayangan Hot Room Metro TV, Selasa (25/8)

Sebelumnya berbagai alasan dikemukakan DPR RI, mulai dari kerumitan pembahasan hingga menunggu pengesahan RUU KUHP. Tetapi, bersamaan dengan itu kenyataannya angka kekerasan seksual di Indonesia masih begitu memprihatinkan.

Baca juga : Negara Wajib Melindungi Warganya dari Ancaman Kekerasan Seksual

Namun menurut Wakil Ketia Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, justru kerumitan itulah yang menjadi poin agar dibuatkan RUU khusus.

"Benar, dimasukan ke KUHP terlalu tipis, seperti tindak perdagangan orang, itu dibikin khusus karena punya kerimutannya sendiri sehngga perlu produk hukum yang bisa mencakup semua hal-hal yang rumt dan definisi yang perlu panjang lebar," katanya.

Bahkan Mariana mengungkapkan, pengesahan RUU PKS sebenarnya mendesak lantaran kebutuhannya sudah mendesak dan amodus pelecehan semakin bervariasi yang sebagimana tidak tercover dalam KUHP.

Sedangkan menurut Seksolog Klinis Zoya Amirin, RUU PKS perlu disahkan lantaran harus ada payung hukum untuk menghapus kekerasan seksual yang mana korban bisa speak up atas peristiwa yang terjadi kepadanya.

"Memang harus ada payung hukum yang jelas. Jadi sahkan RUU PKS sehingga tak mandul ditengah jalan ketika membantu korban dan tak mempersulit korban," kata Zoya. (OL-7)

BERITA TERKAIT