27 July 2020, 18:00 WIB

Pembelian Jet Tempur Bekas Austria Bakal Bermasalah


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

ANGGOTA Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai rencana pemerintah untuk membeli 15 pesawat bekas Eurofighter Typhoon tidak terlalu mendesak. Selain pemerintah seharusnya fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19, pembelian pesawat bekas tersebut merupakan sebuah pemborosan.

“Pembelian ini hanya memindahkan masalah yang bakal dihadapi Austria dalam merawat pesawat bekas tersebut,” katanya dalam diskusi daring bertajuk ‘Problem modernisasi alutsista Indonesia’ di Jakarta, hari ini.

Ia menjelaskan, pesawat yang akan dibeli dari Angkatan Udara Austria ini sudah digunakan selama 17 tahun. Sementara umur operasi pesawat ini hanya mencapai 30 tahun atau sisa 13 tahun.

“Sementara untuk perawatannya dibutuhkan biaya 5 miliar euro atau Rp85 triliun untuk perawatan selama 13 tahun untuk pembiayaan 15 unit. Ini kan dana yang besar,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, berdasarkan aturan perundangan sangat sulit pembelian ini bisa diwujudkan dimana UU No.16/2012 tentang Industri Pertahanan menyebutkan pemerintah tidak bisa mengimpor alutsista bekas. Selain itu pembelian alutsista juga harus mempertimbangkan alih teknologi, kandungan lokal, dan permohonan dari institusi pengguna.

“Nah yang saat ini TNI AU belum mengusulkan pembelian. Begitu pun mengenai alih teknologi dn kandungan lokal, belum ada pembicaraan dengan PT DI,” ungkapnya.

Sementara Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengkhawatirkan adanya broker yang membisiki pemerintah agar membeli pesawat bekas ini. Apalagi, ungkapnya, hingga saat ini belum ada kajian resmi mengenai dasar pembelian pesawat tersebut.

“Mereka ini punya akses cepat dan mudah di pemerintah untuk mendorong pembelian pesawat ini. “Karena itu waspadai pemburu rente,” ujarnya.

Yang mengherankan, tambah Adnan, pemerintah selalu mengklaim akan melakukan modernisasi alutsista. Kenyataannya, pemerintah malah mengusulkan pembelian barang bekas yang tentu tidak efisien. “Ini kan sebuah pemborosan. Jadi kita harus menolak rencana ini,” jelasnya.

Pengamat pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Megaputri Mengko menyebutkan, rencana pembelian pesawat AU Austria ini merupakan sebuah paradoks. Di satu sisi pemerintah sudah mempunyai pesawat yang teknologinya lebih canggih seperti Sukhoi, namun pemerintah justru berencana membeli pesawat yang sudah ketinggalan teknologinya.

“Kenapa nggak beli Sukhoi. Atau dikombinasikan dengan beli pesawat AS. Ini yang harus dijelaskan ke publik,” katanya.

Ia berharap pemerintah bisa membeli pesawat atau persenjataan yang berkualitas baik untuk mendukung modernisasi alutsista. “Keamanan prajurit menjadi hal utama. Jangan sampai membeli senjata yang kualitasnya buruk,” tegasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT