19 July 2020, 10:25 WIB

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Gelar Diskusi RUU PKS


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

PIMPINAN Komisariat Syariah dan Hukum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ciputat menyelenggarakan diskusi bertajuk “RUU PKS: Sulit atau Dipersulit?”.

Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadijah Salampessy, Sri Nurherwati (advokat perempuan), dan Yulianti Muthmainnah (Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan ITB Ahmad Dahlan).

Diskusi membahas secara komprehensif Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Syariah.

Baca juga: Otto Hasibuan: UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Diskusi itu merupakan respon PK Syariah dan Hukum IMM Cabang Ciputat atas dikeluarkannya RUU PKS dari prolegnas prioritas 2020. Tujuannya untuk menghelai RUU ini secara sosiologis, filososfis, yuridis, dan syari serta mengonfirmasi berbagai stigma dan opini yang berkembang di masyarakat.

Acara dimulai pukul 13.00 WIB. Olivia Chadijah Salampessy mempresentasikan, "RUU P-KS adalah proses panjang yang sudah dirumuskan Komnas Perempuan bersama Lembaga Pengada Layanan dan para aktivis perempuan/HAM sebagai respon angka kekerasan terhadap perempuan yang selalu meningkat jumlahnya setiap tahun."

Dilanjutkan dengan pemaparan yang mendalam oleh Sri Nurherwati mengenai RUU PKS dari sejarah hingga filosofi peristilahan yang terdapat dalam draft RUU.

Kelompok yang menolak tidak mau berdialog, jadi yang ada hanya prasangka. Padahal RUU ini adalah proses panjang, mulai dari identifikasi pengalaman perempuan korban kekerasan, mengenali bentuk-bentuknya, macam-macam kejadian, yang tidak ada atau belum diakomodir dalam Undang-undang yang ada. Baru merumuskan rancangan undang-undangnya.

"Maka, harusnya ada dialog, jangan hanya menolak, tetapi, fahami kondisi korban yang sangat khas dan butuh perlindungan," ujar Sri.

Yulianti Muthmainnah berpendapat Islam sangat melindungi hak-hak perempuan. Kedatangan Islam menjadi pembeda bagi tradisi, budaya, dan ajaran sebelum Islam.

Sejak Islam datang, perempuan kelahirannya diapresiasi dengan aqiqah, mendapatkan warisan dan bisa mewarisi, serta aktif di wilayah publik. Sebuah fenomena yang berbeda sebelum Islam datang.

Yulianti juga mengatakan, "Islam melarang pelecehan seksual pada perempuan, ini sudah dimulai dengan larangan menyentuh perempuan yang bukan hak, (la mastumun nisa). Jika menyentuh saja dilarang, apalagi melakukan pelecehan seksual dalam bentuk apa pun, juga perkosaan."

Yulianti menegaskan, "Hubungan seksual dalam Islam harus dimulai dengan keridhaan dua pihak (antaradhin), itu sebabnya harus didahului dengan perjanjian yang kuat dalam akad nikah (mistaqon ghalidzon), dan dengan cara yang baik (mu'asyaroh bil ma'ruf) pula. Maka perkosaan (pemaksaan dengan cara yang apapun, teemasuk menyakiti dan merendahkan tubuh perempuan) adalah sebuah keharaman baik di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan. Maka, ulil amri (negara: eksekutif, yudikatif, legislatif) harus mendahulukan perlindungan bagi perempuan sebagai pihak yang dilemahkan (mustadha'afin)."

Perbedaan zina dan perkosaan dalam Islam juga dibahas Yulianti.

"Zina berbeda dengan perkosaan. Fikih mendefinisikan atau meng-qiyas-kan perkosaan dengan hirabah atau muharib. Yakni perampok yang sangat kejam, biadab, dan mengambil milik orang lain dengan cara-cara yang tidak manusiawi, merendahkan derajat manusia (perempuan) sebagai khalifah. Maka hukuman (hudud) bagi hirabah atau muharib ini sangatlah berat, sedangkan korban terbebas dari segala bentuk hukuman," paparnya.

Itu yang juga disebutkan Nurher, "Secara substansi, RUU bertujuan melindungi korban kekerasan seksual tersebut, laki-laki atau perempuan, walaupun mayoritas korban adalah perempuan. Maka RUU ini jauh lebih mendesak  dibahas dan disahkan."

Di akhir, Yulianti mengatakan "Islam mengajarkan umat manusia untuk menundukkan pandangan (ghadh dhul bashar) agar terhindar dari perbuatan yang menyumbar hawa nafsu, memperkuat iman dan akhlak, serta menanamkan rasa taat dan takut pada Allah, dzat yang melihat perbuatan kita di dunia".

Pimpinan Komisariat Syariah dan Hukum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ciputat berharap agar pembahasan mengenai RUU ini mutlak dan wajib dilanjutkan menimbang dari fakta-fakta sosiologis atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di masa pandemi ini.

Pembahasan RUU ini adalah pembahasan tersendiri yang kompleks dari berbagai disiplin ilmu sehingga tidak perlu menunggu RKUHP, tetapi tetap menjaga kesesuaian dengan Undang-undang yang telah ada sebelumnya dan RKUHP. Kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang. (RO/OL-1)

BERITA TERKAIT