11 July 2020, 04:40 WIB

Kebutuhan Hakim MA Perkara Korupsi Mendesak


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KOMISI Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) 2020. Komisioner Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari mengatakan pihaknya hanya akan membuka rekrutmen untuk tiga kamar di MA, termasuk satu hakim agung ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor).

Aidul merinci, rekrutmen meliputi hakim agung kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak, berjumlah 6 orang, 1 hakim agung ad hoc tipikor, dan 2 hakim agung ad hoc hubungan industrial. Hal itu dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk posisi-posisi tersebut.

“Hakim agung ad hoc kamar tipikor dan hakim agung ad hoc industrial ini akan pensiun dan usianya sudah lanjut, kesehatannya juga sangat menurun dan masa jabatannya akan habis pada akhir tahun,” ujarnya dalam konferensi pers terkait rekrutmen hakim agung yang digelar secara daring oleh KY, di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya juga bahwa untuk hakim agung kamar TUN bidang hukum pajak saat ini hanya tersisa satu orang dan akan pensiun pada Maret 2021.

Rekrutmen mendesak dilakukan sebab kasus-kasus hukum pajak merupakan yang paling besar di pengadilan kamar TUN di MA.

Berdasarkan surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung dan hakim ad hoc pada MA RI, imbuh Aidul, MA membutuhkan lebih banyak lagi hakim agung.

Dalam merespons hal itu, ujar Aidul, pimpinan KY telah melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi III DPR. Kedua lembaga sepakat bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dapat dimulai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi covid-19. Bila ditunda, jangka waktu penundaan maksimal 6 bulan sejak diterimanya surat permohonan dari MA.

“Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung difokuskan untuk pengisian jabatan hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak dan hakim ad hoc di MA,” paparnya.

Dalam proses seleksi, KY juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memastikan integritas dan rekam jejak calon hakim agung. Penelusuran rekam jejak juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah dan klarifikasi.

Pendaftaran bakal calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA masih dibuka melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id hingga 30 Juli 2020. (Ind/P-2)

BERITA TERKAIT